Balikpapan – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Balikpapan tidak akan memberikan izin lingkungan bagi perusahaan pengembang sebelum membangun bozem sementara, atau sistem pengendali air di kawasan perumahan. Sebab, ada ulah developer tak taat aturan lingkungan yang ditengarai memberikan kontribusi banjir di Kota Minyak.
Kepala BLH Balikpapan Suryanto mengatakan, bozem adalah kewajiban yang harus dipenuhi pengembang. Begitu mendapat izin prinsip, mereka harus membangun dulu bozem sementara. Sehingga aliran air bisa ditahan (run off) sebelum dilepas di area sekitarnya agar tidak langsung banjir. “Intinya bangun dulu bozem sementara agar saat mengupas lahan air itu tidak langsung turun,” kata Suryanto saat ditemui KPFM, Selasa (22/11). Diakuinya, untuk persoalan ini BLH memang masih lemah dalam hal pengawasan. Ia pun mengakui hal itu saat dicecar pertanyaan oleh kalangan DPRD Balikpapan. “Kita memang lengah dalam pengawasan. Tapi kedepannya sudah ada persetujuan DPRD dan Pimpinan, kita akan tahan dulu izin lingkungan sebelum bozem itu dibangun,” katanya.
Suryanto juga menjelaskan bahwa penanganan banjir yang dilakukan harus secara pararel, seperti mempertahankan penghijauan di hulu, perbaikan drainase dan pengerukan sedimentasi. Namun intensitas hujan yang terjadi belakangan ini juga memberikan kontribusi pada munculnya genangan air atau banjir.
Menurutnya, cuaca ekstrem, pengupasan lahan, lambannya pembersihan sampah di drainase menjadi penyebab munculnya banjir. “Kalau tidak mau banjir, kuncinya ada tiga. Yakni penghijauan di hulu, tahan air di tengah melalui bozem, dan lancarkan saluran air dari hilir ke laut. Itu saja,” ungkapnya.
Ketika disinggung mengenai daerah resapan, Suryanto menyebut tidak ada lahan resapan yang diganggu oleh pengembang, karena mereka sudah memahami RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). “Saya bisa jamin, karena setiap mengajukan investasi hal itu ditanyakan ke Tata Kota dan mereka memberikan penjelasan boleh dan tidaknya,” ujarnya. (FREDY/KPFM)
