background img

UJI PSIKOLOGI PEMOHON SIM KEMBALI BERLAKU

12 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Tes psikologi sebagai persyaratan bagi masyarakat yang ingin mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) kembali diberlakukan.

Sebelumnya, program yang mulai diterapkan pada Maret 2020 tersebut sempat dihentikan karena adanya penumpukan saat pelayan SIM dibuka kembali pasca ditutup selama tiga bulan akibat pandemi Covid-19.

“Sempat ada, tapi karena pandemi pelayanan SIM waktu itu ditutup selama tiga bulan sejak April, Mei hingga Juni. Pas dibuka lagi, membeludak. Makanya untuk menghindari penumpukan di ruang pelayanan publik kami, sementara dipending,” kata Dirlantas Polda Kaltim Kombes Pol Singgamata, Senin (26/10) kemarin.

Namun, karena kondisi penerbitan SIM berangsur normal uji psikologi sebagai salah satu persyaratan pembuatan SIM itu kembali diterapkan. Mengacu pada ketentuan di Pasal 81 UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Termasuk juga diatur di dalam pasal 34, 36 dan 37 Peraturan Kapolri No 9 tahun 2012 tentang SIM. Dimana salah satu penerbitan SIM adanya persyaratan kesehatan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus uji psikologi.

“Ada 23 Polda di Indonesia sudah menerapkan itu. Polda Kaltim akan segera kita berlakukan untuk penerbitan SIM perseorangannya,” ujar Kombes Pol Singgamata.

Dalam pelaksanaannya, selama satu bulan ke depan terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2020 pihaknya akan melakukan sosialisasi. “Agar masyarakat paham bahwa dalam penerbitan SIM ada persyaratan uji psikologi terlebih dahulu,” ungkapnya.

Uji psikologi ini, lanjut Kombes Pol Singgamata, di luar penerbitan SIM yang ada di Satpras. Itu dilakukan oleh biro psikologi umum di bawah pengawasan dan pembinaan biro psikologi Polda.

“Jadi bukan di dalam lingkungan Satpras. Ini harus saya berikan batasan yang jelas supaya tidak salah persepsi. Bahwa biro psikologi umum itu bukan bagian dari jajaran lalulintas di satuan penerbit administrasi SIM di Satlantas Polres. Tetapi hasil dari psikologi itu di bawah dalam proses penerbitan SIM. Menjadi persyaratan,” tuturnya.

Terkait hal itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kabag psikologi biro SDM Polda sebagai pembina dan pengawas biro psikologi yang ada di wilayah Kaltim. “Untuk tahapannya kami sudah koordinasi,” ucapnya

Singgamata menekankan supaya masyarakat paham bahwa persyaratan tersebut merupakan amanat Undang-Undang dan peraturan Kapolri, yang dimana turunan dari UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Ini amanat UU. Saya mohon masyarakat untuk memahami,” tandasnya.

Fredy Janu/Kpfm

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *