background img

TIM RT LAPORKAN AR KE POLDA

1 year ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Tim kuasa hukum pasangan calon Kepala Daerah Rahmad Mas’ud – Thohari Aziz (RT), Agus Amri melaporkan Ketua Tim Pemenangan Kotak Kosong, Abdul Rais (AR) ke Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim.

Laporan ini merupakan tindaklanjut atas
keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan yang menyatakan menghentikan kasus laporan dugaan kampanye hitam yang dilakukan Ketua Tim Pemenangan Kotak Kosong.

Kuasa hukum pelapor, Agus Amri mengatakan, pihaknya sudah menerima pemberitahuan resmi dari Bawaslu yang tidak bisa melanjutkan laporan soal adanya kampanye yang berisi berita bohong dan ujaran kebencian. Di mana pihak Kolom Kosong dinilainya telah bertindak provokatif di lapangan Merdeka pada 27 September lalu.

Karena mereka membentangkan spanduk bertuliskan “mencoblos kotak atau kolom kosong berarti anda telah menyelamatkan demokrasi kota Balikpapan.” Selain itu juga ada selebaran bertuliskan kalimat “pemilih cerdas ambil duitnya jangan pilih #itu sudah Pilkada Balikpapan pilih kotak kosong.”

“Laporan kita yang dihentikan Bawaslu kemarin kita hormati. Surat resmi pemberitahuan penghentian pemeriksaan juga sudah kami terima,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (6/10) siang.

Meski begitu, lanjut Agus, pihaknya tetap menilai ada tindak pidana yang terjadi dari kegiatan kelompok Kolom Kosong tersebut. Sehingga tim kuasa hukum RT tetap ingin melanjutkan kasus ini ke ranah pidana umum dengan membawa kasusnya ke Polda Kaltim.

“Harus tetap kita tindak lanjuti. Karena Bawaslu menganggap itu bukan ranah mereka, maka kami bawa ke ranah pidana umum dalam hal ini kepolisian. Kami sudah resmi bikin laporan pengaduan ke Polda Kaltim,” tuturnya.

Menurut Agus, materi laporan yang disampaikan ke Polda Kaltim tetap berisi soal ujaran kebencian dan berita bohong.

Karena tindakan pihak kolom kosong menuduh calon tunggal melakukan politik uang dianggapnya dapat merusak proses demokrasi di masyarakat Balikpapan yang seharusnya mengedepankan kondusivitas.

“Karena bahaya kalau praktik begini dibiarkan. Ini harus ada tindakan untuk tetap menjamin demokrasi kita berjalan dengan santun dengan cara-cara yang benar menurut hukum,” lanjutnya.

Pihaknya, tambah Agus, menghormati perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat dalam soal pilihan politik, karena hal itu dijamin dalam konstitusi negara kita. Namun hal itu tetap harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

“Berpendapat, berserikat dan pilihan politik itu dijamin konstitusi. Itu sah sekali dan itu dilindungi UU. Tapi jangan lupakan caranya juga harus benar dan tidak menabrak hukum,” tambahnya.

Sementara itu Abdul Rais ketika dikonfirmasi mengatakan, dirinya menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum paslon RT.

“Itu adalah hak semua orang untuk mengajukan laporan,” katanya.

Ia menjelaskan, dirinya siap memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan di Polda Kaltim terkait laporan tersebut.

“Saya siap memenuhi panggilan apabila dibutuhkan untuk memberikan keterangan, jawaban yang saya berikan akan tetap sama dengan yang disampaikan sebelumnya (di Bawaslu),” ungkapnya.

Ia menjelaskan lagi, dirinya tidak mempersoalkan laporan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum RT dan akan menghormati proses hukum yang akan dilaksanakan.

“Saya siap memberi keterangan kalau dipanggil, saya tetap mendoakan yang baik kepada Pak Rahmad Mas’ud,” tuturnya.

(MAULANA/KFPM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *