background img

TARGET PEMBEBASAN LAHAN TOL MOLOR

4 weeks ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Rencana pemerintah untuk menyelesaikan pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol season 5 dari kilometer 13, Balikpapan menuju Samboja, Kutai Kartanegara kembali molor.

Awalnya, pemerintah menargetkan proses pembebasan lahan untuk jalan tol season 5 dari kilometer 13, Balikpapan menuju Samboja, Kutai Kartanegara pada akhir tahun 2020 lalu.

Namun hingga memasuki awal tahun 2021, masih ada beberapa lahan milik warga yang digunakan untuk pembangunan tol belum terselesaikan proses ganti ruginya.

Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Kalimantan Timur Andi Asnaedi menyatakan, pihaknya saat ini masih menunggu kepastian legalitas lahan untuk melanjutkan proses ganti rugi terhadap lahan milik warga.

“Pada dasarnya untuk pembebasan lahan terkait penyelesaian pembangunan jalan tol Balikpapan sudah mencapai hampir 100 persen, kita tinggal menunggu legalitas dari kepemilikan tersebut untuk melanjutkan pada proses pembayaran,” kata Asnaedi kepada wartawan usai mengikuti kegiatan vaksinasi Covid-19 di halaman Kantor Wali Kota Balikpapan, Jumat (29/1).

Sedikitnya ada sekitar 39 warga di wilayah Kilometer 23 yang terkena proyek pembangunan jalan tol yang menuntut ganti rugi.

Pembayarannya tidak bisa dilakukan karena masih tumpang tindih, sehingga uang ganti rugi lahan tersebut dititipkan di Pengadilan Negeri Balikpapan sebesar Rp 28 miliar.

“Ya secara de jure memang di kawasan Km 23 itu termasuk dalam kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar, tapi memang sebelum ditetapkan kawasan tersebut sebagai hutan lindung memang ada sebagian masyarakat yang sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut, dan memang itu yang harus diselesaikan dan diberikan pembayaran kepada masyarakat. Untuk jumlah kota bidangnya saya kurang tahu pasti,” terangnya.

Ia menambahkan, seharusnya proses pembebasan lahan ini sudah terselesaikan pada tahun 2020 lalu, namun hingga saat ini pihaknya masih surat dari Dirjen Planologi untuk menentukan status lahan tersebut.

“Untuk target dari Kemenkumham kemarin memang seharusnya selesai dalam tahun 2020, cuma Dirjen Planologi hingga saat ini belum menyerahkan,” tambahnya.

(MAULANA/ KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *