background img

TAK SETOR PAJAK, PENGUSAHA BBM TERSANGKA

1 year ago written by

 

KPFM BALIKPAPAN – Seorang pimpinan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penjualan BBM (solar) ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan melalui kedua perusahaan yang pimpinannya.

“Kasus ini telah dilimpahkan penanganannya dari Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Timur kepada Kejaksaan Negeri Balikpapan.,” kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, Sihaboedin Effendy.

Menurutnya, tersangka berinisial DRR yang berkedudukan sebagai Direktur PT EBS dan PT NSS diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan dengan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara atas transaksi penjualan solar kepada PT HSE.

Tersangka juga dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya dengan cara mengkreditkannya dalam SPT Masa PPN PT. EBS dan PT. NSS, atas Faktur Pajak dari PT. TL, PT AJI, PT PEL dan PT. KBP yang diindikasikan sebagai penerbit Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya, di mana atas transaksi dengan perusahaan tersebut tidak ada pembelian barang atau jasa dan hanya pembelian faktur pajaknya.

“Dalam melakukan tindak pidana pajak, tersangka DRR diduga bekerjasama dengan Erik Ariyanto yang telah diputus bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya.

Ia menerangkan, Erik Ariyanto telah diputus bersalah berdasarkan keputusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1841/Pid.B/2019/PN.TNG tanggal 16 Desember 2019 sehingga disinyalir merupakan jaringan penerbit dan pengguna Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya di berbagai tempat di Pulau Jawa dan Kalimantan.

Perbuatan tersangka DRR diduga dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan.

Sebagaimana Pasal 39A huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perbuatan tersangka dinilai telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya Rp 486.091.550.

Atas perbuatan tersebut, tersangka dapat dijerat dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang, atau kurang dibayar sesuai Pasal 39 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Maulana/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *