background img

TAK SESUAI PROSEDUR, KPU COKLIT ULANG

1 year ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan akhirnya melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) ulang terhadap 10 kepala keluarga di Kecamatan Balikpapan Barat lantaran terdapat tahapan coklit yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak sesuai prosedur.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Balikpapan Ridwansyah Heman mengatakan, pihaknya berinisiatif untuk melakukan coklit ulang untuk menindaklanjuti hasil temuan Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran dalam proses coklit untuk pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020, yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

“Rekomendasi dari Bawaslu terkait hasil temuan itu belum keluar keputusannya, tapi kami berinisiatif untuk melakukan coklit ulang. Jumlahnya tidak banyak, 8 rumah atau sekitar 10 KK (kepala keluarga),” katanya ketika diwawancarai wartawan di kantornya, Rabu (19/8).

Menurutnya, berdasarkan surat yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran dalam proses pemutakhiran data pemilih di wilayah Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di wilayah tersebut telah melaksanakan proses pencocokan dan penelitian untuk pemutakhiran data pemilih sebelum mengantongi surat tugas sebagai petugas Pilkada. PPDP baru diangkat pada tanggal 19 Juli 2020 tapi sudah melakukan coklit di tanggal 18 Juli 2020.

Ia menjelaskan, pihak KPU Kota Balikpapan telah memberikan penjelasan kepada Bawaslu terkait dugaan temuan tersebut. Dari penjelasan yang disampaikan, bahwa kondisi ini disebabkan adanya pergantian PPDP sebelumnya karena reaktif ketika dilakukan rapid test.

Sehingga surat pengangkatan seharusnya dibuat tanggal 18 Agustus 2020, dibuat pada hari berikutnya pada tanggal 19 Agustus 2020. Namun petugas yang bersangkutan telah mulai melakukan tahapan coklit ke rumah-rumah warga pada tanggal 18 Agustus berdasarkan berita acara pergantian.

“Kondisi ini sudah kita sampaikan, karena memang pada proses awal seleksi dalam rekrutmen petugas PPDP banyak sekali yang kemudian mengundurkan diri. Juga harus diganti, karena hasil tesnya reaktif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, KPU Kota Balikpapan hingga saat ini masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu Kota Balikpapan terkait hal itu, sebagai tindak lanjut atas temuan dugaan pelanggaran tersebut.

“Nantinya seperti apa, kita tunggu saja rekomendasi dari Bawaslu. Kita sudah berinisiatif untuk melakukan coklit ulang,” terangnya.(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *