background img

TAK PAKAI MASKER DENDA 100 RIBU

1 year ago written by

 

KPFM BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan berencana mulai memberlakukan sanksi denda pada pelaku pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 mulai 31 Agustus 2020 mendatang.

Kepala Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan, Zulkifli mengatakan rencana itu dilakukan menyusul telah disetujuinya draft Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

‘“Alhamdulillah sudah terbit rekom dari Pemprov. Insya Allah Senin sudah ditetapkan,” katanya ketika diwawancarai wartawan via telepon selular, Jumat (21/8).

Menurutnya, untuk langkah awal pemberlakuan aturan sanksi tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat selama satu pekan dengan melibatkan sejumlah elemen dari kelompok agama hingga tokoh masyarakat.

“Besok (Sabtu), pak Wali akan mengumpulkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan sosialisasi terkait rencana penerapan aturan ini,” jelasnya.

Pelaksanaan sosialisasi ini juga dilakukan dengan menggelar razia kepada sejumlah pelanggaran protokol Covid-19 mulai pekan depan. Untuk tahap pertama, bagi yang melanggar tidak langsung diberikan sanksi berupa denda namun akan diberikan pemahaman terlebih dahulu terkait kewajiban penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona.

“Jadi mulai minggu depan kita akan gelar seperti razia gitu, tapi yang melanggar tidak langsung diberikan sanksi, namun lebih diberikan sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan serta denda yang akan dikenakan,” ujarnya.

Sesuai dengan aturan di Perwali yang akan diterapkan khusus bagi masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp100 ribu.

Penerapan denda tersebut akan diberlakukan secara efektif setelah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menerima aturan yang akan diterapkan.

“Sepekan ke depan kita sosialisasi, pekan depannya baru kita terapkan sanksi kepada yang melanggar,” jelasnya.

Dalam kegiatan penindakan pihaknya tidak hanya melibatkan personel dari Satuan Polisi Pamong Praja, namun juga akan dibantu dari Polri dan TNI. Namun dalam pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran akan dilakukan oleh Satpol PP.

“Karena ini Perwali maka penyidiknya ada di Satpol PP, kalau yang diterapkan Undang Undang Karantina baru di polisi,” terangnya.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *