Balikpapan – Rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan nampaknya tak berlaku bagi DPRD Balikpapan yang justru menambahkan pos-pos anggaran pada APBD Perubahan 2016. Data yang diperoleh KPFM di lapangan menujukkan, penyediaan makanan dan minuman pada APBD Murni 2016 yang dianggarkan sebesar Rp 3,4 miliar, naik menjadi Rp 4,4 miliar atau naik 27,58 persen.
Selain itu anggaran rapat kordinasi konsultasi ke dalam dan luar daerah yang sebelumnya Rp 7,4 miliar naik menjadi Rp 8,9 miliar (29,13%). Sedangkan pembayaran rekening bulanan penerangan jalan umum (PJU) dari Rp 6,5 miliar menjadi Rp 20,4 miliar (20 %). Tak hanya itu, anggaran penyediaan jasa pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor juga bengkak dari Rp 6,5 miliar menjadi Rp 8,5 miliar atau 31 persen. Begitu juga penyediaan jasa dan pemeliharaan rumah jabatan dari Rp 2,4 miliar menjadi Rp 3,5 miliar lebih (45,91%). Sementara untuk penyediaan jasa dan fasilitas dukungan kegiatan pemerintah kota dari Rp 8,7 miliar bertambah jadi Rp 11,2 miliar (28,61%).
Menanggapi hal ini anggota Komisi II DPRD Balikpapan Andi Walinono menolak keras adanya penambahan anggaran tersebut. Menurutnya, kebijakan itu harus dikaji lagi sebelum disahkan karena sangat tidak masuk akal.
“Kita ini lagi defisit. Seharusnya Anggaran Murni itu dikurangi, bukannya ditambah,” tegasnya usai rapat badan anggaran (banggar) di ruang rapat DPRD Balikpapan, Kamis (27/10). (FREDY/KPFM)
