background img

PLN SIAPKAN 1000 MW UNTUK IKN

3 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Sesuai rencana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melakukan groundbreaking di lokasi ibu kota negara yang di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Agustus 2021 mendatang.

Kegiatan itu sebagai penanda dimulainya rencana pembangunan ibu kota negara yang telah ditetapkan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

PT PLN (Persero) menyatakan siap untuk memenuhi kebutuhan listrik di pusat pemerintahan baru tersebut.

GM PLN Kaltimra Saleh Siswanto mengatakan, bahwa PLN sangat siap untuk mendukung kebutuhan tenaga listrik dalam menunjang rencana pemindahan ibu kota negara yang baru.

Ia menjelaskan, saat ini daya sudah disiapkan PLN untuk mendukung ibu kota negara yang baru di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Tercatat mencapai 600 MW dan akan ditingkatkan terus secara bertahap.

“Untuk IKN ini memang kita sudah sangat siap, untuk saat ini memang beban puncaknya 600 MW tapi nanti untuk menyongsong IKN kita siapkan hingga 1000 MW,” katanya ketika diwawancarai wartawan usai menghadiri Diskusi Publik Pelayanan P3TL PLN Pada Masyarakat Kaltim di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (24/6).

Ia menjelaskan, secara umum untuk ketersedian listrik di wilayah Kalimantan saat ini yang sudah terhubung dalam sistem interkoneksi yang menghubungkan tiga provinsi yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dengan daya mencapai 150 KV.

“Untuk pelayanan sendiri kita sudah interkoneksi dan kita sudah surplus,” ujarnya.

Ia menuturkan, untuk saat ini pihaknya sedang mempersiapkan Kalimantan Utara yang saat ini masih terisolasi koneksinya dan di tahun 2023 ditargetkan sudah terhubung dalam sistem interkoneksi.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pihaknya juga sudah meluncurkan aplikasi PLN Mobile yang memudahkan untuk mendapat pelayanan ekstra cepat dari mulai pemasangan baru tambah daya dan keluhan pelanggan.

Dalam kesempatan yang sama, Herry Susanto selaku Anggota Ombudsman RI mengatakan untuk sektor kelistrikan ini secara nasional menduduki urutan keempat dalam hal laporan masyarakat setelah Agraria, PUPR dan Pertambangan.

“Dengan banyaknya laporan ini mengindikasikan bahwa ada kondisi yang tidak sehat di lapangan. Paling banyak laporan soal pemadam, P2TL karena PLN melibatkan vendor yang kurang humanis. Sebenarnya masyarakat ini kalau pendekatannya bagus Insya Allah, baguslah,” ujarnya.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *