background img

PERKEBUNAN WAJIB TAAT PAJAK

1 year ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Lesunya perekonomian di Indonesia karena pandemi Covid-19 mengakibatkan turunnya angka PAD (Pendapatan Asli Daerah). Salah satunya di Kota Balikpapan. Agar PAD ini meningkat, Wajib Pajak (WP) memenuhi kewajibannya. Seperti pelaku usaha di bidang P3L (Perkebunan, Pertambangan, Perhutanan dan sektor Lainnya).

Fungsional Penilai Pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara Sukindar Setyaningrum menjelaskan, PBB P3L merupakan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perkebunan, Pertambangan, Perhutanan dan Sektor lainnya.
Dikatakan, PBB P3L adalah pajak objektif, yang artinya dikenakan berdasarkan kondisi objeknya. Dalam hal ini objeknya adalah kawasan yang sudah memperoleh Ijin Usaha baik Usaha Perkebunan, Pertambangan maupun Perhutanan.

“Jadi untuk para pengusaha di Balikpapan yang memiliki izin usaha tersebut silahkan dicek, apakah sudah melakukan kewajibannya dalam mendaftarkan Objek Pajak yang dimilikinya atau belum,” jelas Sukindar dalam Bincang Pajak di radio KPFM 95.40 Mhz Balikpapan yang dipandu Elyana Sesil, Rabu (5/8).

Dijelaskan, PBB P3L adalah Pajak Pusat yang 90 persen perolehannya dikembalikan langsung ke daerah berupa Dana Bagi Hasil pajak. Sehingga jika taat membayar pajak, maka PAD akan meningkat.

“Saat ini negara sangat membutuhkan dana besar terkait penanganan Covid-19 dengan adanya pengadaan APD maupun keperluan untuk bidang Kesehatan lainnya,” ucap wanita yang humble ini.
Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka PBB untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan berubah dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah yang ditangani oleh pemerintah daerah kota setempat.

PBB yang masih menjadi Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Sektor Perkebunan, Pertambangan, Perhutanan dan Sektor Lainnya (P3L). Di Balikpapan peralihan PBB Pedesaan Perkotaan dilaksanakan mulai tahun 2014.

Sukindar mengimbau Wajib Pajak PBB P3L agar memperhatikan hal ini, bahwa jatuh tempo pembayaran PBB P3L adalah 6 bulan setelah diterima atau 1 bulan setelah SKP (Surat Ketetapan Pajak) diterima oleh Wajib Pajak. Agar tidak terkena denda 2 persen.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap bisa menghubungi 0542 8860 721 dan 0818 4543 00. “KPP juga masih memberlakukan pelayanan online demi memutus penyebaran Covid -19,” tutupnya.Sesil/Kpfm

Article Categories:
News · Talkshow

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *