background img

PERDA PEMUDA TAK BISA LANGSUNG DITERAPKAN

1 month ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Balikpapan Andi Welly mengatakan bahwa Perda Kepemudaan yang berisi tentang batasan umur pengurus OKP (Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda) tidak diberlakukan langsung.

Hal itu karena banyak pengurus OKP yang dinaungi oleh KNPI Kota Balikpapan yang berusia di atas 40 tahun. Padahal dalam Perda Kepemudaan batas usia pengurus OKP yakni berada pada usia 16 hingga 30 tahun.

Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah kota agar melakukan sosialisasi terlebih dahulu aturan tersebut kepada masing-masing OKP, agar melakukan perubahan struktur kepengurusan.

“Peraturan daerah ini ketika disahkan tidak langsung segera diberlakukan perlu disosialisasikan terlebih dahulu, karena ada banyak OKP yang di ada di bawah naungan KNPI usianya di atas 40 tahun. Paling tidak, bisa disosialisasikan 2 sampai 3 tahun ke depan baru diberlakukan aturan ini,” kata Andi Welly kepada wartawan, Rabu (27/10).

Ia menjelaskan, pihaknya telah menerima informasi terkait rencana pembentukan Perda Kepemudaan, yang merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

“Informasi yang didapat bahwa pembahasan Perda ini merupakan hadiah yang diberikan untuk pemuda berkenaan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober nanti. Memang dari Undang-undang 40 yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia tersebut, belum ada turunannya untuk di kota Balikpapan. Tapi berdasarkan hasil studi kami ke beberapa kota di antaranya kota Makassar itu sudah memiliki Perda tentang kepemudaan, serta di beberapa daerah lainnya seperti di Gorontalo dan DKI Jakarta,” ujarnya.

Ia menuturkan, dengan adanya peraturan daerah ini tentunya akan mengikat asumsi pemuda itu yakni berada pada umur 16 sampai 30 tahun.

Namun untuk menerapkan aturan tersebut, ia meminta kepada pemerintah kota khususnya bagian hukum agar mensosialisasikan terlebih dahulu aturan ini sebelum diberlakukan. Karena pihaknya tidak bisa menekankan aturan ini sebab masing-masing OKP ini memiliki aturan sendiri.
(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *