background img

PENOLAKAN ZERO TOLERANCE HAL WAJAR

2 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi angkat bicara terkait penolakan sejumlah warga atas kebijakan zona zero tolerance sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota (Balkot). Mulai dari Traffic Light Balikpapan Permai (TL Beruang Madu) hingga kawasan Lapangan Merdeka.

Sebagaimana diketahui, kebijakan yang merupakan inisiasi dari pihak kepolisian tersebut saat ini sudah memasuki tahap peneguran hingga 31 Maret 2021.

Setelah sebelumnya masa sosialisasi sejak 4 sampai 15 Maret 2021.

Selanjutnya akan masuk tahap penindakan secara represif yang akan dimulai pada 1 April 2021 sampai seterusnya. Artinya setiap pelanggar bakal diberi sanksi tegas berupa tilang tanpa toleransi.

Dalam perjalanan, kebijakan itu pun menuai polemik. Tak sedikit warga yang menolak, khususnya mereka yang tinggal sekitar kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Kebijakan tersebut dianggap memutus mata pencaharian warga.

Puncak penolakan tersebut disampaikan warga ketika menyambangi markas Polresta Balikpapan pada Rabu 17 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wita. Mereka menyampaikan keberatan serta penolakan adanya zero tolerence.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi memaklumi adanya sikap keberatan warga karena merupakan program baru.

“Wajar saja, memang sesuatu yang baru tentu orang merasa keberatan. Gimana parkirnya. Tapi kalau kita belajar di luar negeri, memang parkir itu enggak bisa begitu turun langsung tempat tujuan. Di mana-mana ya parkir, ada jalan kaki juga,” kata Rizal Effendi, Kamis (18/3) kemarin.

Sebenarnya sepanjang Jalan Jenderal Sudirman terdapat banyak kantong atau lahan parkir. Mulai dari Gedung Parkir Klandasan (GPK), BRI, Hotel Bahtera, Balikpapan Plaza hingga Pasar Baru.
“Itu yang sedang kami komunikasikan supaya masyarakat mulai belajar parkir di tempat-tempat parkir. Mungkin bayarnya yang jadi persoalan,” ujar Rizal.
Menurutnya, penerapan zona zero tolerance di jalan nasional itu agar masyarakat tertib berlalu lintas. “Zona zero tolerance itu memang baik, untuk melatih masyarakat supaya tertib lalu lintas,” tuturnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini berpedoman pada Undang-Undang Polri, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta Program Kapolri bisa disinergikan seperti menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda).
“Kalau tujuannya baik, ya enggak ada masalah. Nanti kalau Perdanya kurang, kita akan lengkapi,” ucap orang nomor satu di lingkungan Pemkot Balikpapan itu.

Fredy Janu/Kpfm

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *