background img

PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK CAPAI 90 %

2 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim menyebutkan bahwa pengembangan kota layak anak (KLA) sudah mencapai 90 persen.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita usai membuka webinar Bimbingan Teknis Konvensi Hak
Anak bagi Media Massa se Kalimantan Timur Tahun 2021, Rabu (4/8).

Menurutnya, dari catatan pencapaian Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak Tahun 2021 yang diumumkan pada tanggal 29 Juli 2021, bahwa Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau masuk dalam kategori Kabupaten/ Kota Layak Pratama.

Lalu, Kabupaten Kutai Kartenegara dan Kota Samarinda masuk dalam kategori Kabupaten/ Kota Layak Madya.
Sedangkan Kota Bontang dan Kota Balikpapan masuk dalam kategori Kabupaten/ Kota Layak Anak Nindya.

“Hasil ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur 90 persen Kabupaten/ Kota telah berkomitmen mengimplementasikan Konvensi Hak Anak dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten/ Kota,” katanya.

Meski demikian, Ia mengingatkan bahwa fenomena di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menunjukkan anak- anak di Indonesia belum dapat terlindungi secara maksimal.

Karena berdasarkan Data Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan UNICEF tahun 2018 menunjukkan bahwa, sebanyak 1 dari 2 anak laki-laki berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan emosional, 1 dari 3 anak pernah mengalami kekerasan fisik dan 1 dari 17 anak mengalami kekerasan seksual. Sedangkan untuk anak perempuan yang juga berusia 13-17 tahun, 3 dari 5 anak pernah mengalami kekerasan emosional, 1 dari 5 anak pernah mengalami kekerasan fisik, 1 dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual.

Kondisi ini diperparah dengan sebanyak 76-88% anak-anak dan remaja belum mengetahui adanya layanan untuk mengantisipasi kekerasan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, tentunya belum selaras dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Karena faktanya aturan tersebut belum cukup mengakomodir upaya-upaya pemenuhan hak anak, walaupun Indonesia telah 30 tahun meratifikasi KHA.

“Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami substansi KHA, termasuk para pembuat kebijakan dan penyelenggara negara. Padahal KHA dalam pasal-pasalnya mewajibkan pula kepada setiap negara yang telah meratifikasi untuk mensosialisasikan isi dan makna KHA kepada penyelenggara negara dan masyarakat, sehingga dapat ditempuh langkah-langkah implementasi pemenuhan hak anak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa aplikasi konvensi hak anak melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi salah satu strategi pemenuhan hak anak di Indonesia, yang ditambahkan dengan penerapan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011, dimana salah satu indikatornya adalah tersedianya sumber daya manusia terlatih KHA yang mampu menerapkan hak-hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam indikator tersebut, pada dasarnya menunjuk pada orang dewasa yang memberikan pelayanan bagi anak, mendampingi anak dan bekerja dengan anak.

“Pemerintah dan masyarakat tentunya sudah berupaya dan berperan dalam memastikan terpenuhinya hak anak, tetapi dalam konteks tumbuh kembang anak, tanggung jawab tersebut harus diperkuat dan didasari dengan pengetahuan dan keterampilan tentang KHA,” tambahnya.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *