background img

PENAMBAHAN ANGGARAN PILKADA TUNGGU PUSAT

1 year ago written by

 

KPFM BALIKPAPAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan memastikan bahwa jadwal pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Balikpapan pada 9 Desember 2020 mendatang akan tetap berjalan, meski tidak ada penambahan anggaran untuk pelaksanaan protokol Covid-19.

“Kalau memang tidak ada penambahan anggaran dan Pilkada tetap dilaksanakan, kita akan melakukan penyesuain seperti maskernya yang dipergunakan mungkin tidak harus yang mahal, atau alat pelindung dirinya yang biasa saja,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan Noor Thoha ketika diwawancarai wartawan, Jumat (12/6).

Menurut Thoha, sesuai dengan arahan dari KPU Pusat terkait skema pemenuhan tambahan anggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19, ada tiga skema yang dapat dilakukan.
Yang pertama adalah dengan melakukan rasionalisasi anggaran Pilkada yang sudah ada.

Namun setelah dilakukan rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan, terkumpul sekitar Rp8,5 miliar anggaran yang dapat dialihkan untuk penyediaan APD dan pelaksanaan rapid test bagi petugas Pilkada. Namun anggaran tersebut ternyata tidak mencukupi, karena sebagian anggaran yang berhasil dirasionalisasi akan dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar selisih honor petugas Pilkada sebesar Rp6 miliar.

Padahal total kebutuhan anggaran untuk penyediaan APD dan pelaksanaan rapid test bagi petugas Pilkada tercatat mencapai Rp16 miliar. Total petugas Pilkada yang akan dilibatkan tercatat mencapai 13 ribu orang.

Untuk itu, pihaknya telah melaksanakan skema kedua yakni dengan mengajukan anggaran tambahan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun Pemerintah Kota Balikpapan mengaku tidak memiliki cukup anggaran untuk membantu penyediaan protokol kesehatan Pilkada.

“Pemerintah Kota sudah memberikan tanggapan bahwa dalam hal penambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada di masa pandemi, pihaknya sudah tidak punya anggaran lagi. Maka dari itu hasil rapatnya adalah pengajuan dari sejumlah penambahan anggaran itu akan diajukan melalui Kementerian Dalam Negeri agar dibantu melalui APBN,” terangnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan pasti atau tidaknya pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19, Thoha mengatakan bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini sudah menyatakan untuk tetap menggelar Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19.

“Terkait kemungkinan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi, menurutnya hal ini Presiden yang telah memutuskan untuk melaksanakan serta sudah membuat perhitungan terkait rencana kegiatan Pilkada serentak di masa pandemi,” ujarnya.

Asisten I Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Saiful Bahri mengatakan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah menggelar rapat dengan sejumlah penyelenggara pelaksanaan Pilkada dalam hal ini KPU Kota Balikpapan.

Menurutnya, usulan penambahan anggaran Pilkada di Kota Balikpapan, saat ini sudah diajukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan ke Kementerian Dalam Negeri.
“Kita usahakan untuk dibantu Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dari APBN, karena memang APBD kita sudah tidak ada kemampuan lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penambahan anggaran yang diajukan itu meliputi kebutuhan penyediaan protokol kesehatan yang diperlukan oleh seluruh penyelenggara Pilkada yakni KPU, Bawaslu dan petugas keamanan.

“Kita sudah ajukan belum ada jawaban. Karena memang untuk penambahan anggaran ini bukan hanya pada KPU, tentu saja pada Bawaslu. Kegiatan pengamanan juga dilakukan penambahan anggaran,” tuturnya.(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *