background img

PEMPROV KALTIM LANJUTKAN BSM

1 year ago written by

 

KPFM BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana akan melanjutkan program pemberian Bantuan Sosial Masyarakat (BSM).
Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor ketika memantau pembagian BSM tahap ketiga di Balikpapan Sport Convention Center (BSCC) Balikpapan, Kamis (25/6).

“Ini sudah tahap ketiga. Mungkin bantuan ini masih bisa diperpanjang lagi kalau anggarannya ada. Tapi bagaimana pun nanti, karena kita tidak tahu pandemi Covid-19 kapan berakhir,” katanya kepada wartawan.

Menurut Isran, dari Rp388 miliar alokasi anggaran yang direfocusing dari sejumlah program yang ada di APBD Provinsi Kalimantan Tahun 2020, baru sekitar 30 persen yang telah dipergunakan untuk program percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Kalimantan Timur.

“Ya mau tidak mau nanti risikonya adalah mengurangi kegiatan yang lain, dan ini memang sudah berlaku. Tidak hanya di provinsi, tapi di kabupaten kota yang lain,” terangnya.
Anggaran tersebut paling banyak dipergunakan untuk membiayai sejumlah program seperti untuk pembelian alat kesehatan dan pembagian BSM.

Namun pihaknya hingga saat ini masih mempertimbangkan kondisi keuangan daerah untuk melanjutkan program BSM bagi warga yang terkena dampak sosial akibat penyebaran virus Corona.
Ia menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi sangat berhati-hati dalam penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Terutama menyangkut pendistribusian bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak akibat penyebaran virus Corona. Sehingga penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Makanya dalam proses pendistribusian pembagian bantuan ini kita lakukan secara hati-hati. Lebih baik lambat daripada nanti jadi masalah, sehingga data yang ada itu bisa lebih valid. Tidak apa-apa terlambat yang penting dirapel,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan banyak timbul pertanyaan menyangkut besaran bantuan sosial. Karena nilainya tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan.
Hal itu karena bantuan sosial yang diberikan harus dikenakan pemotongan pajak, sehingga nilainya menjadi berkurang.

“Seolah-olah penyelenggara ini korupsi, padahal tidak. Karena ada beberapa item seperti Bansos atau paket yang dibagikan itu ternyata terkena pajak. Ketika kita berbicara Permenkeu, bantuan ini tidak ada kena pajak. Tapi ternyata pada saat dibuat juknis-nya kemudian kena pajak. Ada orang tidak mengerti bertanya-tanya, jangan-jangan dikorupsi. Karena ada potongan, padahal kan dipotong pajak,” terangnya.

Ia menjelaskan, pada hari ini, khusus Kota Balikpapan, total BSM yang telah didistribusikan tercatat mencapai Rp21 miliar, dengan besaran Rp750 ribu yang dibagikan selama tiga tahap bagi 28 ribu kepala keluarga di tiga kecamatan di Kota Balikpapan. Untuk Kecamatan Balikpapan Selatan sebanyak 7.966 kepala keluarga, Kecamatan Kota sebanyak 9.372 kepala keluarga dan Kecamatan Balikpapan Timur sebanyak 6.737 kepala keluarga.(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *