Balikpapan – Sudah menjadi rahasia umum praktek pungutan liar (pungli) ada di mana-mana. Tak terkecuali di lingkungan pemerintahan kota Balikpapan. Karenanya, perlu segera dibentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Pungli). “Pemerintah kota dalam hal ini Walikota Balikpapan harus segera membentuk tim Satgas Pungli. Jadi tidak hanya mengandalkan Inspektorat. Karena ruang gerak Inspektorat sangat kecil. Jadi kurang efektif,” ujar Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Syukri Wahid saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/11).
Menurut Syukri, Kota Balikpapan sama dengan daerah lain di Indonesia, marak dengan praktek pungli. Terutama di instansi yang terkait dengan pelayanan publik. Terkait landasan hukumnya, Syukri menuturkan, bisa saja Walikota Balikpapan merujuk pada kebijakan Pemerintah Pusat atau bisa pula melalui Peraturan Walikota (Perwali). “Intinya pembentukan Satgas ini untuk membuktikan bahwa Pemkot Balikpapan berkeinginan mewujudkan pemerintah yang bersih,” jelas Syukri.
Seperti diberitakan sebelumnya, Walikota Balikpapan Rizal Effendi menuturkan tidak perlu tim khusus untuk memberantas pungli yang kemungkinan masih terjadi di lingkungan pelayanan publik Pemerintah Kota Balikpapan.
Cukup memaksimalkan tugas fungsi dan pengawasan melalui Inspektorat daerah. (FREDY/KPFM)
