background img

PEMKOT BENTUK TIM MONITORING BPJS GRATIS

2 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan membentuk tim monitoring untuk mengawasi pelaksanaan program BPJS Kesehatan gratis yang mulai dilaksanakan sejak 1 Oktober 2021 ini.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, pembentukan tim monitoring ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program pembiayaan BPJS Kesehatan gratis kelas 3 bagi masyarakat Kota Balikpapan berjalan dengan baik.

Tim monitoring ini, lanjut Rahmad, terdiri dari beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, di antaranya Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial termasuk kelurahan dan kecamatan.

Tim monitoring ini juga akan diberikan tugas mengevaluasi pelaksanaan program pembiayaan BPJS Kesehatan gratis kelas 3 bagi masyarakat Kota Balikpapan yang telah dijadwalkan mulai Oktober, November dan Desember 2021 ini.

“Saya meminta kepada camat dan lurah agar masyarakat mengikuti program ini. Saya berharap ya program BPJS Kesehatan ini bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat Balikpapan. Secara berkala kita akan melakukan monitoring, untuk mengevaluasi pelaksanaan program ini,” kata Rahmad kepada wartawan, Kamis (30/9).

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap program BPJS Kesehatan gratis kelas 3 ini, pihaknya juga akan melibatkan BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kota Balikpapan Sugianto meminta agar masyarakat proaktif dalam memeriksakan status kepesertaannya melalui aplikasi mobile JKN yang dapat diunduh melalui playstore.

Melalui aplikasi tersebut, setiap peserta dapat melihat status kepesertaannya apakah sudah tertanggung melalui program pembiayaan dari APBD atau tidak.

“Nanti bagi masyarakat kota Balikpapan yang merasa berada di kelas 3, untuk dapat menginstal aplikasi mobile JKN, nanti di situ bisa dilihat statusnya apakah yang bersangkutan sudah dimasukkan dalam program yang dibiayai oleh APBD. Memang untuk saat ini ketika diperiksa sebelum bulan Oktober statusnya adalah sebagai peserta kelas 3 untuk PBU mandiri, tapi kalau memang nanti dibiayai oleh pemerintah kota statusnya akan berubah menjadi pembiayaan yang dibayar oleh APBD,” jelasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data yang diserahkan oleh pemerintah kota, total warga yang masuk dalam program pembiayaan BPJS Kesehatan ini tercatat mencapai 138 ribu jiwa.

“Sebenarnya iuran BPJS ini tidak gratis tapi pembiayaannya dibantu oleh pemerintah kota,” terangnya.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *