background img

PEMELIHARAN PJU TERKENDALA

4 weeks ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Kegiatan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah kelurahan di Kota Balikpapan terkendala selama pandemi Covid- 19, sehingga banyak PJU yang padam atau mengalami kerusakan namun tetap dibiarkan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 130 Tahun 2018, untuk penerangan jalan umum di bawah 4 meter diserahkan kepada pihak kelurahan.

Sedangkan Dinas Perhubungan hanya menangani untuk penerangan jalan umum di atas 4 meter.

Kebijakan tersebut kemudian menimbulkan sejumlah persoalan khusus di tingkat kelurahan, karena banyak kelurahan yang tidak memiliki tenaga teknis untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan. Bahkan, sebagian besar anggaran di kelurahan dialihkan penggunaan untuk penanganan Covid- 19.

“Sesuai dengan aturan untuk lampu jalan dengan tinggi 4 meter ke bawah itu dikelola kelurahan, tapi dengan tinggi di atas 4 meter itu dikelola oleh Dishub.

Namun dalam perjalanannya ternyata kebijakan ini menimbulkan persoalan, karena banyak dari pihak kelurahan yang ternyata belum siap untuk menjalankan kebijakan tersebut karena tidak punya tenaga skill ataupun tenaga teknis untuk melayani pemeliharaan penerangan jalan,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qodri ketika melakukan rapat dengan pendapat lurah se Kota Balikpapan, Rabu (19/5).

whyDalam rapat tersebut, para lurah mendesak agar kewenangan pemeliharaan penerangan jalan umum dikembalikan kepada pihaknya Dinas Perhubungan, namun usulan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 130 Tahun 2018.

“Hampir dari seluruh kelurahan yang hadir menyampaikan bahwa mereka tidak siap untuk melaksanakan tugas dalam melakukan pemeliharaan lampu penerangan jalan karena mereka tidak mempunyai tenaga skill ataupun kemampuan secara teknis, namun kita tidak bisa mengembalikan ke Dishub karena sudah ada Permendagri-nya,” ujarnya.

Untuk menyikapi persoalan tersebut, lanjut Alwi, pihaknya berencana akan berkonsultasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri apakah kewenangan pemeliharaan penerangan jalan umum dapat dikembalikan lagi ke Dinas Perhubungan.

Lurah Telaga Sari, Kamsani yang hadir menyampaikan pihaknya tidak bisa melakukan pemeliharaan penerangan jalan umum karena sebagian besar anggaran yang dimiliki dialihkan untuk penanganan Covid-19. “Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak ada anggarannya,” jelasnya.

Di tahun 2020 lalu, pemerintah kota pernah mengalokasi dana untuk pemeliharaan penerangan jalan umum melalui kelurahan. Dalam pelaksanaanya, pihaknya melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pemeliharan sesuai dengan anggaran yang disediakan.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *