background img

PEKERJA TOLAK HOLDING DAN IPO PERTAMINA

1 year ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Serikat Pekerja (SP) Mathilda Pertamina Kalimantan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mathilda Kalimantan menolak hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai rencana Initial Public Offerring (IPO) dan perubahan struktur organisasi PT Pertamina (Persero) yang memecah bisnis Pertamina menjadi perusahaan holding dan subholding.

Ketua SP Mathilda Kalimantan Mugiyanto mengatakan, pembentukan Pertamina Holding dan Sub Holding yang dilaunching oleh Menteri BUMN pada tanggal 12 Juni 2020 adalah sarat dengan kepentingan bisnis para penguasa sekaligus pengusaha, dan telah mengabaikan amanah
konstitusi.

“Bahwa Pembentukan holding dan sub holding merupakan langkah awal privatisasi PT Pertamina (Persero) melalui anak-anak usaha sebagaimana instruksi Menteri BUMN adalah bertentangan dengan semangat konstitusi UUD 1945, di mana negara memiliki kekuasaan atas
cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat,” katanya kepada wartawan, Selasa (16/6).

Ia menilai bahwa pembentukan sub holding justru merusak tatanan bisnis migas nasional yang sebelumnya telah dibangun oleh PT Pertamina (Persero) selaku BUMN yang memiliki kendali untuk menyeimbangkan usaha di sektor hulu dan hilir.Kebijakan ini akan berdampak pada peran negara dalam mengontrol kebutuhan energi masyarakat, karena kendali akan ada pada swasta selaku pemegang saham, sehingga akan berlaku hukumpasar, yang disebutkan juga akan berdampak pada harga jual BBM dan elpiji.

“Kalau dikuasai oleh swasta, maka harga BBM dan elpiji akan semakin tidak terkendali dan tidak terjangkau oleh masyarakat,” terangnya.
Selain itu, ia menilai pembentukan sub holding yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan anak- anak usaha yang berarti telah terjadi pemisahan unit bisnis perusahaan atau unbundling adalah pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 7 ayat 8 dimana FSPPB selaku wakil pekerja tidak dilibatkan.

“Dengan terbentuknya anak – anak usaha maka status hubungan kerja pekerja menjadi tidak jelas dan menimbulkan spekulasi terjadi peralihan status secara paksa atau PHK kepada pekerja,” ujarnya. Menyikapi permasalahan tersebut, SP Mathilda meminta kepada Menteri BUMN membatalkan keputusannya dan mengembalikan peran PT Pertamina sebagai kuasa negara dalam pengelolaan Migas nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh upaya hukum maupun melakukan aksi industrialisasi apabila permintaan yang disampaikan tidak dipenuhi.”Kami akan bertemu dengan Menteri BUMN, apabila tidak dipenuhi maka kami akan menempuh jalur hukum maupun aksi industrialisasi,” ujarnya.(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *