background img

PEJABAT DIMINTA LAPOR GRATIFIKASI KE KPK

1 month ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pejabat segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya jika tak bisa menolak pemberian dari pihak lain.

Hal ini harus dilakukan sebagai upaya pencegahan praktik korupsi, yang awalnya berakar dari gratifikasi.

“Ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dalam rangka tindakan gratifikasi dan korupsi sepenuhnya. Karena gratifikasi itu merupakan akar dari tindakan korupsi, dan gratifikasi itu juga dekat dengan korupsi dan bisa jadi korupsi tersebut gratifikasi itu sendiri,” kata Sugiarto, Pemeriksa Gratifikasi Madya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika melakukan sosialisasi di Ruang Rapat 1 Balai Kota Balikpapan, Rabu (25/5).

Ia menjelaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan sosialisasi sebagai implementasi program pencegahan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

“Kami melihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Sebenarnya bukan diperbaiki tapi perlu ditingkatkan, di antaranya belum melakukan sosialisasi, belum dilakukan penyesuaian dengan aturan yang baru,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada dasarnya memang ada gratifikasi yang diperbolehkan sesuai dengan aturan dari KPK, ada sekitar 19 poin. Namun ada gratifikasi yang dilarang.

Yang dilarang itu di antaranya menyangkut berhubungan dengan jabatan, dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban. Itu yang perlu dilaporkan.

Ia menambahkan, para pejabat jika ingin melaporkan secara online, bisa dilakukan dengan download aplikasinya atau dilaporkan melalui OPD masing-masing, yang akan diarahkan bagaimana tentang tata cara pelaporannya.

Aplikasi ini dibutuhkan bagi penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, karena pada aplikasi itu disediakan layanan penolakan terhadap gratifikasi yang dianggap suap tentunya, dan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.

Ia mengungkapkan, semua pelaporan yang diterima itu tidak diberikan tindakan berupa penyitaan oleh negara, tapi akan tindaklanjuti, dan akan menanyakan kepada yang bersangkutan apakah penerimaan hadiah tersebut dengan jabatan, rekan kerja atau stakeholder.

Muhammad Idris, Inspektur Pembantu 1 Inspektorat Kota Balikpapan berharap melalui kegiatan ini banyak pejabat segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya.

Karena hingga saat ini, masih banyak pejabat yang belum memenuhi kewajiban untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya ke KPK.

“Kita berharap dari yang bersangkutan sendiri melaporkan. Saya berharap setelah terlaksananya kegiatan ini, nanti bisa lebih banyak pelaporan. Dan laporan yang dikirimkan akan dirahasiakan,” jelas Idris.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published.