Balikpapan – Pemkot Balikpapan kini tidak lagi menjadikan dana perimbangan sebagai primadona dalam menopang struktur APBD 2017. Defisit APBD 2016 yang berimbas pada APBD 2017, membuat Pemkot dan DPRD berupaya melakukan terobosan baru dengan menggenjot pendapatan dari dalam kota, atau Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekdakot Sayid MN Fadli menjelaskan, terjadinya penurunan dana perimbangan yang sangat drastis disebabkan menurunnya pemasukan pajak dan merosotnya sektor migas. Sehingga berimbas pada likuiditas APBD Balikpapan. Atas dasar inilah pihaknya akan memaksimalkan PAD kota di tahun 2017. “Target PAD kita naik. Tahun 2016 sebesar Rp555,97 miliar, sekarang naik Rp613 miliar. Kita lakukan intensifikasi PAD 2017 dengan maksimal. Peningkatan ini cukup signifikan, 50 miliar lebih,” ujarnya saat ditemui KPFM, Jumat (25/11).
Menurutnya, intensifikasi itu bukan berarti mengabaikan realita di lapangan yang saat ini memang kondisi ekonomi tengah turun. “Banyak wajib pajak yang belum terdata. Itu nanti kita lakukan. Dan Inilah yang akan menjadi pundi-pundi baru,” jelasnya. Sebenarnya sejak lama Pemkot sudah mengandalkan potensi daerah. Hanya saja terasa lebih berat bila melakukan pendalaman PAD setelah DBH turun drastis. “DBH sekarang ini tidak lagi primadona, karena pendapatan minyak dan pajak turun sekali,” katanya. Dia juga menolak kesan penggalian potensi PAD yang dilakukan Pemkot terlambat. Pasalnya, setiap tahun Pemkot menaikan target PAD. Bahkan diklaim terbesar perolehannya di Kaltim. “PAD kita memang tertinggi,” ungkapnya.
Sementara Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengajak masyarakat untuk tetap optimistis. Justru dengan keterbatasan anggaran ini semua dilatih untuk hidup mandiri, efisien dan memaksimalkan potensi daerah. “Nanti tugas kita mencari anggaran bantuan dari Dana Alokasi Khusus di Kementerian. Itu yang akan membantu kita,” katanya. Seperti diketahui, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Balikpapan 2017 sebesar Rp1,8 triliun. Sedangkan APBD Perubahan 2016 ditetapkan sebesar Rp2,45 triliun. (FREDY/KPFM)
