background img

MASYARAKAT DIDORONG BAYAR PBB SECARA ONLINE

1 month ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan meminta kepada masyarakat agar memaksimalkan layanan pembayaran online dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Hal itu didorong untuk mengurangi kepadatan atrean wajib pajak di loket kas pembayaran Bank Kaltimra yang ada di Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan Idham mengatakan, bahwa pihaknya telah menyediakan banyak kanal pembayaran.
Tidak hanya di loket-loket unit Bank Kaltimra yang ada di luar Kantor BPPDRD Kota Balikpapan, namun juga melalui Indomart dan Alfamart.
Termasuk pembayaran via online melalui tokopedia, go-pay, link aja, serta layanan mobile banking Bank Kaltimra, Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Kita harapkan masyarakat untuk tidak lagi membayar PBB di loket kas di Dispenda, karena hampir semua unit itu Bank Kaltimra di luar Dispenda itu sudah bisa menerima atau di kanal-kanal pembayaran seperti di Indomart, di Tokopedia, di link aja, di mobile bankingnya Kaltimtara juga bisa,” kata Idham kepada wartawan, Kamis (19/5).
Selain untuk mengurangi antrean, tambahan layanan ini juga bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat agar lebih cepat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.
“Daripada mereka antre itu kan butuh waktu yang lama dan biaya, mending mereka membayar melalui loket bank Kaltimtara di luar Dispenda atau di kanal-kanal pembayaran seperti di Indomart, di Tokopedia, di link aja, di mobile bankingnya Kaltimtara juga bisa. Untuk pembayaran PBB kami memang menyediakan channel pembayaran yang cukup banyak, sehingga diharapkan masyarakat itu tidak harus ke loket untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak di Dispenda saja,” ujarnya.
Bukti pembayaran yang diterima melalui kanal tambahan yang disediakan, merupakan bukti syah yang dapat dipergunakan oleh masyarakat.
“Ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi pembayaran PBB, untuk jatuh tempo biasanya PBB ini 30 September, biasanya masyarakat itu baru memenuhi kewajibannya di akhir-akhir pada Agustus atau September,” terangnya.
(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published.