background img

MAHASISWA 6 KAMPUS IKUT WEBINAR PAJAK

1 year ago written by

 

KPFM BALIKPAPAN – Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara menggelar kuliah umum secara online atau Webinar dengan sejumlah mahasiswa lintas jurusan dari enam perguruan tinggi di wilayah Kalimantan Timur.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara Emri Mora Singarimbun mengatakan, kegiatan kuliah umum ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para mahasiswa dan dosen dari berbagai Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkait kebijakan pemerintah khususnya sektor perpajakan dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

“Para akademisi diharapkan dapat ikut serta dalam memberikan informasi kebijakan pemerintah terbaru, khususnya terkait insentif perpajakan di masa Covid-19 kepada masyarakat luas,” katanya dalam pers rilisnya, Kamis (25/6).

Kegiatan yang dilaksanakan secara online ini dapat menjadi informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan di perguruan tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang sadar pajak, yakni masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban sehingga dapat memenuhi target yang diharapkan.

“Sebagian besar pembiayaan pembangunan nasional, APBN berasal dari pajak. Maka pengetahuan dan pemahaman terkait perpajakan menjadi sangat penting,” katanya.
Kegiatan ini dapat menjadi wadah implementasi dalam mewujudkan masyarakat dan generasi muda yang sadar pajak serta berperan aktif gotong royong dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kegiatan yang dilaksanakan dengan tema Insentif Perpajakan di Masa Pandemi Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional ini menghadirkan narasumber utama Samon Jaya, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara.

Dalam pemaparannya, kondisi pandemi Covid-19 ini memang menjadi pukulan telak untuk semua sektor, termasuk sektor ekonomi. Berbagai strategi kebijakan dikeluarkan pemerintah, termasuk kebijakan insentif di bidang perpajakan. Sesuai PMK-44/PMK.03/2020, insentif perpajakan yang diberikan pemerintah di antaranya, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%, dan Pengembalian Pendahuluan PPN untuk PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah tentang penerapan New Normal, aktivitas masyarakat telah menunjukan adanya perubahan. Masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan cara yang baru, yaitu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan demikian, perlu strategi dan kebijakan baru agar ekonomi kembali menguat di tengah kehati-hatian memulai New Normal.

Pemerintah telah menyiapkan kebijakan penanganan kesehatan dalam masa Covid-19 serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dijelaskan, secara keseluruhan program ini memiliki sasaran, di antaranya sektor kebutuhan rumah tangga masyarakat melalui bantuan-bantuan dan subsidi dari pemerintah, pemberian stimulus dan insentif untuk Pelaku Usaha Ultra Mikro dan UMKM, penjaminan kredit serta modal kerja UMKM dan Korporasi Padat Karya, stimulus dan insentif bagi korporasi.

Dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penanaman modal nasional dan pemberian pinjaman untuk BUMN serta dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi Pemda dengan Dana Insentif Daerah dan penyediaan fasilitas pinjaman ke daerah.

Kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat memacu perbaikan sektor-sektor yang terdampak Covid-19. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan yang diberikan pemerintah ini dengan baik.(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *