background img

KPK MINTA PENERIMA BANSOS DIPUBLIKASIKAN

6 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Daerah membuka data daftar penerima bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19.

Rekomendasi itu disampaikan Satuan Tugas Pencegahan-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah IV PIC Kaltim ketika melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2020 di Kantor Wali Kota Balikpapan, Kamis (10/12).

“Tadi kita jelaskan kepada pak Alfi dari Satuan Tugas Pencegahan-Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah IV PIC Kaltim, bahwa di awal kita memberikan sembako. Setelah itu kita ubah dalam bentuk uang,” kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi selaku Ketua Satuan Tugas Covid-19 Kota Balikpapan ketika diwawancarai wartawan, Kamis (10/12).

Menurut Rizal, menjawab pertanyaan dari tim KPK, pihaknya telah menjelaskan mengapa di awal penyaluran bantuan sosial diberikan dalam bentuk sembako, dan kemudian diubah dalam bentuk uang tunai.

Ia menjelaskan, kebijakan untuk mengubah bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada warga terdampak Covid-19 ke dalam bentuk tunai, dilakukan untuk menanggapi isu yang beredar di masyarakat bahwa besaran paket bansos yang diberikan dalam bentuk sembako tidak sesuai dengan nilai yang dianggarkan.

Padahal pengurangan nilai itu dikarenakan setiap paket sembako yang diberikan harus dikenakan pajak, yang dibebankan pada setiap paket sembako yang diberikan.

Sehingga, pihaknya kemudian berinisiatif mengubah bentuk paket sembako yang diberikan dalam bentuk uang tunai.

“Kita jelaskan bahwa ada isu, kita melakukan upaya untuk mengurangi jumlah paket bantuan yang diberikan, tetapi kita jelaskan juga pengurangan itu dilakukan karena memang di dalamnya ada pajak. Setelah itu kita ubah dalam bentuk uang,” ujarnya.

Selain itu, Rizal menjelaskan, tim KPK juga meminta kepada Satgas Covid-19 juga mempublikasikan data daftar penerima bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19. Sehingga penyaluran bantuan yang telah dilakukan dapat lebih transparan.

“Sebenarnya sudah kita share data-data penerimanya, tapi kita tetap diminta untuk mempublikasikan nama-namanya. Kita diminta untuk transparan nama-namanya kepada publik,” ungkapnya.

Sesuai dengan catatan dari Dinas Sosial Kota Balikpapan daftar warga penerima bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 Kota Balikpapan tercatat mencapai 69 ribu kepala keluarga, yang telah menerima bantuan delapan tahap dalam dua gelombang penyaluran bantuan, dengan besaran nilai sebesar Rp 250 ribu per kepala keluarga setiap bulan.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *