Balikpapan – Kekurangan personel dan keterbatasan anggaran. Dua alasan klasik inilah yang membebani Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan ketika kinerjanya dipertanyakan masyarakat.
Belakangan SKPD yang berkantor di jalan Ruhuy Rahayu Balikpapan Selatan ini kapasitasnya acap dikeluhkan, menyusul banyaknya peristiwa lapangan yang menjadi domainnya. Salah satunya pengawasan arus lalu lintas kendaraan berat di jalan perkotaan. Akan hal itu Kepala Dishub Balikpapan Sudirman Djaya Leksana mengaku kewalahan dalam proses tugas pengamanan dan pengawasan di lapangan. “Saat ini personel kami di lapangan hanya 30 orang. Dalam tugasnya dibagi dua sift. Padahal idealnya petugas Dishub yang di lapangan itu minimal 60 orang,” kata Sudirman saat ditemui KPFM di kantor Walikota Balikpapan, Rabu (16/11).
Menurutnya, dengan minimnya personel otomatis pihaknya merasa kesulitan ketika terjadi hal di luar dugaan, seperti kecelakaan dan kemacetan. Ada keinginan untuk penambahan personel lapangan untuk mendukung dibangunnya Pos Pemantau di Km 13 jalan Soekarno Hatta, namun Sudirman mengakui tidak dalam waktu dekat ini. Pos Pemantau itu memakan anggaran sekitar Rp 70 juta. Keberadaannya dianggap sangat penting, yakni untuk memantau aktivitas kendaraan berat yang akan masuk ke kawasan perkotaan. “Kami sudah ajukan penambahan personel dan pembangunan pos itu. Tapi lagi-lagi karena kondisi keuangan kita lagi defisit, jadi belum bisa terealisasi tahun ini,” ujarnya. (FREDY/KPFM)
