background img

KELURAHAN KEMBALI LAYANI ADMINISTRASI PERTANAHAN

8 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melibatkan kelurahan dari proses pelayanan administrasi pertanahan.
Kebijakan ini diberlakukan untuk meningkatkan tertib administrasi wilayah dan pelayanan administrasi pertanahan untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi yang memiliki peran sangat penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk di dalamnya urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi hal pokok bagi investor untuk berinvestasi, terlebih lagi dalam menyongsong Balikpapan sebagai Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru.
Kepala Bagian Kerjasama dan Perkotaan Setda Kota Balikpapan Arfiansyah mengatakan bahwa Pemkot Balikpapan telah mencabut Instruksi Wali Kota Balikpapan Nomor : 0122 Tahun 2004 yang melarang camat dan lurah melakukan pelayanan administrasi pertanahan.
Menurutnya, Instruksi Walikota tersebut telah diganti dengan Instruksi Walikota Balikpapan yang baru Nomor : 590/163 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022, yanh menyesuaikan Permen ATR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, sehingga lurah dapat kembali melaksanakan pelayanan administrasi wilayah pertanahan.
“Untuk instruksi walikota yang baru memang bagian kerjasama dari Perkotaan yang difasilitasi sebagaimana disposisi Asisten Tata Pemerintahan, karena hal tersebut masih transisi”, pungkasnya.
(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published.