background img

KEBERADAAN JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER SEBAGAI OPTIMALISASI KEJAKSAAN

6 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) merupakan upaya memperkuat relasi fungsional penuntutan perkara antara Oditurat Militer di internal TNI dengan Korps Adhyaksa.

Langkah tersebut merupakan upaya melakukan optimalisasi kejaksaan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan penyempurnaan dari perubahan UU 16 tahun 2004 tentang kejaksaan.

“Undang-undang ini merupakan suatu komitmen dari pemerintah, dalam hal ini legislatif maupun eksekutif. Ada poin penting yang menjadi catatan, dalam rangka optimalisasi lembaga kejaksaan,” kata Kasi Intelijen Kejari Balikpapan Oktario Hutapea dalam program Talkshow di Radio KPFM Balikpapan, Kamis (6/1).

Menurutnya, kejaksaan adalah lembaga hukum yang diketahui masyarakat, sebagai lembaga penuntutan. Artinya kejaksaan mewakili kepentingan masyarakat dalam melakukan penuntutan perkara yang disidangkan baik perkara tindakan pidana umum, maupun tindak pidana khusus. Termasuk pelanggaran HAM berat.

Melalui perubahan undang-undang ini, ada beberapa penguatan, salah satunya adalah subsistem. “Kalau dulu ada tindak pidana umum, pidana khusus, intelijen. Perdata tata usaha negara, pembinaan. Sekarang ada penambahan jaksa agung muda pidana militer,” ujarnya.

Hal ini, lanjutnya, merupakan upaya penguatan organisasi, dimana kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, bahkan lebih daripada lembaga penuntutan diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terkait tindak pidana yang berkaitan dengan militer yang dilakukan bersama-sama sipil.

Termasuk juga tindak pidana korupsi seperti yang telah ditangani kejaksaan agung terkait pengadaan rumah di lingkungan TNI.

“Ini bagian dari penguatan organisasi, untuk memenuhi harapan masyarakat untuk mengoptimalkan kejaksaan,” ucapnya.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published.