Balikpapan – Belakangan ini Pemkot Balikpapan dipusingkan dengan urusan anggaran yang kurang. Belum cairnya sisa Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 52 miliar yang dijanjikan Kementerian Keuangan akhir Oktober ini, Pemkot mengutus wakilnya menagih janji ke Pusat.
Dana yang sedianya mengalir pada akhir bulan ini akan dimanfaatkan menutupi kekurangan defisit APBD Perubahan 2016 sebesar Rp 41 miliar. “Besok kita akan kirim utusan ke Jakarta. Asisten Dua Sri Sutantinah dan dua orang dari DPRD untuk menagih dana kurang salur ke Kementerian Keuangan,” kata Walikota Balikpapan Rizal Effendi usai rapat pembahasan anggaran dengan pimpinan DPRD di ruang Ketua DPRD, Kamis(27/10).
Rizal menjelaskan, jika DBH sudah turun, maka LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang) segera mengundang pihak kontraktor untuk membahas lebih lanjut proyek-proyek mana saja yang dapat diselesaikan pembayarannya tahun ini, atau proyek yang ditunda pembayarannya 2017. “Soal ini sudah ada kesamaan pandangan antara pemerintah kota dengan DPRD. Kita tinggal tunggu besok mengirim asisten dua dan DPRD ke Jakarta,” tandasnya. Namun tak dijelaskan, apakah keberangkatan ke Jakarta kali ini menggunakan dana pribadi, seperti yang dilakukan anggota dewan tempo hari.
Menyinggung soal bantuan provinsi Kaltim pada APBD Perubahan 2016, Rizal mengaku belum mengetahui secara pasti. Walaupun mendengar pihak provinsi sudah ketok palu. “Sekitar Rp 20 miliar. Tapi saya tidak tahu pasti angka itu,” tambahnya. Dia berpendapat bantuan provinsi yang diberikan kepada pemerintah kota untuk APBD Perubahan 2016 tidak dapat diutakatik. Artinya, tidak bisa dialokasikan untuk kepentingan lainnya. (FREDY/KPFM)
