Balikpapan – Walikota Balikpapan dan sejumlah anggota DPRD bisa jadi ketar-ketir. Gaji mereka selama enam bulan terancam tak dibayarkan. Pasalnya, hingga pekan kedua November 2016 ini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan DPRD belum juga melakukan pembahasan anggaran tahun 2017.
Padahal, aturan Permendagri 13 mengharuskan batas akhir pengesahan APBD pada 30 November mendatang. Konsekuensinya jika melewati batas waktu, DPRD dan Kepala Daerah terkena penalti, atau tidak digaji selama 6 bulan seperti yang dialami Pemkot Samarinda.
Ketua Komisi I yang juga Anggota Badan Anggaran DPRD Balikpapan Syukri Wahid, Rabu (9/11) mengatakan, pembahasan APBD 2017 akan dilakukan secara maraton, dan dipastikan tidak ada anggota DPRD yang keluar daerah. Pembahasan pun akan dilakukan dengan memotong pembahasan di tingkat komisi, mengingat waktu yang begitu mepet.
Menurutnya, kalau mengacu aturan Permendagri 13, bulan Juni – Juli KUA – PPAS (Kebijakan Umum APBD – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) sudah ditandatangani. Setelah itu pembahasan. “Nah sekarang sudah masuk bulan kesebelas, sangat terlambat,” terangnya.
Syukri mengaku terlambatnya pembahasan APBD 2017 salah satunya karena menunggu disahkannya APBD Perubahan Provinsi Kaltim 2016. Di samping itu opini BPK juga belum masuk. “Saya yakin komisi tidak dapat membahas sesuai tingkatan. Di komisi itu butuh 1 hingga 2 minggu untuk memahas, lalu naik ke Banggarnya kapan?” tandasnya.
Keterlambatan tersebut, menurut politisi PKS ini, tidak masuk dalam situasi darurat atau force majeur. Lagi pula penyusunan APBD mesti menyesuaikan dengan struktur Pemkot dengan sejumlah SKPD baru.
Meski khawatir, Syukri tetap optimistis pembahasan APBD bisa dituntaskan sebelum waktunya. Yakni pembahasan dilakukan secara maraton dan bypass. “Mudah-mudahan dua pekan selesai, tapi dewan nggak yang ada boleh keluar daerah,” ungkapnya.
demikian laporan
fredy janu
reporter kpfm
