background img

DUALISME, PENCAIRAN DANA HIBAH KNPI DITAHAN

9 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terpaksa menunda proses pencarian dana hibah untuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada tahun 2022 ini.

Penundaan proses pencairan tersebut sebagai buntut dari dualisme kepemimpinan KNPI Kota Balikpapan.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan Agus Budi mengatakan bahwa pihaknya masih menahan pengajuan dana hibah tahun 2022 hingga jelas legalitas dari kedua DPD KNPI Balikpapan itu.
“Kami sudah sampaikan terkait dana hibah tahun 2022 ini, kalau belum selesai secara organisasi nanti dulu kami belum bisa berikan hibah itu. Saya nggak bisa berasumsi karena siapapun bisa mengaku legal,” kata Agus saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (11/3).
Ia menjelaskan, pihaknya juga masih menyelidiki keabsahan dualisme yang terjadi di tubuh KNPI Balikpapan. Dengan melakukan konsultasi legalitas kedua kubu ke provinsi Kaltim hingga Kemenkumham.
“Kami memang harus hati-hati untuk menanggapi ini karena kami akan mengonsultasikan dari aspek legalitas dua-duanya. Baik itu ke provinsi maupun ke Kemenkumham. Kami harus hati-hati untuk menanggapi,” terang Agus.
Sementara terkait penggunaan Gedung Graha Pemuda oleh KNPI versi Andre Afrizal karena mereka lebih dahulu terbentuk.
“Kalau dibilang memihak enggak juga sih. Karena duluan Andre yang terbentuk, nah pada waktu penguasaan aset sejak dulu siapa yang ada waktu itu, mereka langsung menggunakan. Nah Andre kan duluan,” jelasnya melalui sambungan telepon.
Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Balikpapan versi Galang Nusantara, meminta kejelasan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terkait aset Gedung Graha KNPI Balikpapan yang sampai saat ini ditempati kubu DPD KNPI Andre Afrizal.
“Kami dari pihak DPD KNPI Balikpapan dengan Ketua Galang Nusantara meminta kejelasan atas surat pemberitahuan yang dibuat pertanggal 24 Februari 2022 dan diterima Pemkot hari itu juga, ditanda tangani penerimanya,” kata Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Penegakan Hukum, Sultan Akbar Pa’alevi.
Surat yang dikirimkan DPD KNPI Balikpapan versi Galang Nusantara kepada Pemkot Balikpapan juga ditembuskan kepada seluruh pihak terkait. Seperti DPRD Balikpapan, Kabag Hukum Pemkot, Disporapar, Kesbangpol, Kapolres, Kejari dan Pengadilan Negeri Balikpapan.
Dalam surat yang dilayangkan itu, pihak Galang juga memberi batas waktu hingga 14 hari kerja kepada Pemkot Balikpapan. Agar merespon dilakukannya pengosongan Gedung KNPI Balikpapan karena menjadi aset Pemkot Balikpapan.
“Jika surat permohonan tersebut tidak direspon, kami akan menempuh dan melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Akbar.
(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published.