background img

DPMPT SOSIALISASI OSS RBA DAN PELAPORAN LKPM

4 weeks ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan gencar melakukan sosialisasi tentang Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada para pelaku usaha.

OSS-RBA merupakan perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Sedangkan LKPM adalah laporan perkembangan kegiatan usaha, baik yang belum berproduksi/operasi komersial maupun yang sudah. Mencakup realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya.

“OSS RBA merupakan satu-satunya sistem perizinan yang ada di Indonesia saat ini. Sistem ini terintegrasi secara elektronik dengan berbasis risiko,” kata Wahyu Luga Lesfika, Pengawasan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal DPMPT saat talkshow di Radio KPFM 95.4 Mhz Balikpapan, Jumat (9/9).

Menurut Luga, kebijakan ini adalah penerapan dari Undang-undang Cipta Kerja, PP Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan berusaha dan PP Nomor 6 tahun 2021 tentang kegiatan penyelenggaraan berusaha daerah.

“Jadi dulu kalau masyarakat mau membuat izin atau usaha itu kan ribet, banyak formulir yang harus diisi, kemudian usaha apapun sama syarat-syaratnya. Mau besar maupun kecil dan belum lagi ngantre di tempatnya. Tapi untuk sekarang ini berbeda, membuat perizinan berusaha bisa dari rumah,” ucapnya.

Ia menjelaskan, hal yang membedakan dalam aturan ini tergantung tingkat resikonya, orang yang usahanya di rumah seperti kuliner online food atau fashion food itu tentunya akan berbeda dengan orang yang membuka kantor. Apalagi yang membuka workshop tentunya beda. Misalnya orang yang membuka kuliner yang pengunjungnya cuma 5 orang tentunya dibedakan dengan restoran. Karena memang resikonya berbeda. Kemudian tingkat limbahnya juga berbeda.

Apalagi kalau cuma usaha kecil atau mikro itu cukup KTP saja. Kemudian hanya menyampaikan berapa luasan di rumah usahanya. Dan modalnya berapa, nanti sudah keluar NIBnya.

“Kalau dulu masyarakat ini harus mengurus TDP, SIUP, SITU dan itu pun harus diperpanjang. Kalau sekarang itu hanya menggunakan NIB, yang tidak perlu diperpanjang selama tidak melanggar hukum,” tuturnya.

Melalui sistem ini masyarakat dimudahkan melakukan pendaftaran melalui apa saja yang bisa terkoneksi dengan internet, seperti handphone atau laptop. “Cukup melampirkan nomor WA atau email saja. Dan dalam OSS itu sudah lengkap berisi panduan dalam melakukan proses pendaftaran usahanya,” ujarnya.

Sedangkan untuk pelaporan LKPM, Luga menuturkan bahwa kebijakan itu diwajibkan bagi pelaku usaha besar dan menengah.
Untuk pelaku usaha yang modalnya di atas Rp 5 miliar, wajib melaporkan setiap triwulan. Sedangkan yang modalnya Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar wajib melaporkan setiap satu semester. Sedangkan untuk usaha mikro itu tidak perlu melapor, tapi disarankan juga untuk tetap melaporkan.

“Selain melaporkan terkait realisasi investasi, juga melaporkan aset tetap atau juga tenaga kerja. Data ini penting dibutuhkan oleh pemerintah untuk melihat kondisi di masing-masing perusahaan, terkait hal apa yang perlu diberikan bantuan. Termasuk terkait kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah,” terangnya.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published.