background img

DEWAN TOLAK KUASA HUKUM BSB

2 weeks ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menunda jadwal pelaksanaan rapat dengar pendapat bersama manajemen Balikpapan Super Block (BSB) dengan salah satu warga terkait dugaan penyerobotan lahan milik yang dilakukan oleh manajemen BSB, Selasa (16/2).

Penundaan itu dilakukan karena manajemen BSB yang diharapkan hadir memberikan penjelasan, hanya mengirimkan tim kuasa hukum dalam agenda rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan.

“Hari ini kita panggil BSB terkait permasalahan penggunaan lahan di kawasan Graha Indah, ini adalah panggilan yang kedua kali. Kita berharap pihak manajemen bisa hadir, tapi yang datang tadi hanya perwakilan dari tim legalnya saja. Karena tidak mengerti persoalan, makanya tim legalnya tadi saya suruh pulang saja,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan Johny NG kepada wartawan.

Sesuai laporan yang diterima oleh Komisi 1, pihak BSB diduga telah menyerobot lahan milik warga atas nama Iskandar di kawasan Graha Indah, Kariangau dengan luas mencapai 10 hektare.

Warga yang bersangkutan dalam pertemuan sebelumnya, telah memperlihatkan sejumlah bukti kepemilikan, di antaranya surat segel dan dokumen lainya untuk menguatkan bukti kepemilikan lahan tersebut.
Johny menjelaskan, pihaknya rencananya akan memanggil kembali pihak manajemen BSB pada pekan depan untuk yang ketiga kali. Apabila dalam panggilan yang ketiga pihak manajemen BSB ternyata tidak hadir, maka pihaknya berencana akan membawa persoalan ini ke jalur hukum.

“Kami berharap pada panggilan yang ketiga nanti, minimal pihak direksi yang bisa hadir memberikan penjelasan terkait masalah penggunaan lahan yang dilaporkan oleh warga. Kalau dia tidak hadir lagi berarti dia menganggap enteng lembaga DPRD, makanya kita akan panggil secara hukum berikutnya,” pungkasnya.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *