background img

DEWAN PERTANYAKAN KINERJA DLH

5 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mempertanyakan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mengawasi kegiatan pengupasan lahan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri usai melakukan rapat dengar pendapat di DPRD Kota Balikpapan, Rabu (3/2).

Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan, ditemukan adanya kegiatan pengupasan lahan yang diduga menyalahi izin di kawasan Jalan Beller, Balikpapan Selatan.
Izin yang dikantongi oleh pemilik lahan diduga tidak sesuai, karena lokasi serta ukuran yang dicantumkan dalam perizinan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
“Saya tidak tahu ini ada kongkalikong atau ada pembiaran dari oknum aparat, tapi kondisi ini sangat merugikan masyarakat Jalan Beller itu sendiri hingga kawasan Jalan MT Haryono, karena menjadi penyebab terjadinya banjir,” kata Alwi kepada wartawan, Rabu (3/2).

Menurutnya, sesuai perizinan yang diterbitkan lahan yang akan dikupas tercatat mencapai 500 meter kubik, yang apabila diperhitungkan secara teknis seharusnya dapat diselesaikan pekerjaannya dalam waktu 10 hari. Namun sejak izin diterbitkan pada April 2020 lalu, kegiatan pengupasan lahan yang dilakukan masih terus berjalan.

“Sangat miris dan saya juga kecewa dengan kinerja DLH, yang sudah memberikan izin di bulan April kurang lebih sekitar 10 bulan yang lalu. Memberikan izin untuk pembebasan lahan sebanyak 500 meter kubik, kalau saya hitung secara kasar kalau dalam satu hari itu bisa diangkut sekitar 10 sampai 20 truck ukuran 4 kubik, maka sekitar 10 hari seharusnya sudah kelar kegiatan pengupasan lahan itu,” terangnya.

Ia mengungkapkan, bahwa pihaknya kecewa dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam melakukan pengawasan kegiatan pengupasan lahan. Termasuk juga kelurahan hingga kecamatan yang bertugas di wilayah tersebut.
“Memang sangat miris bahwa kegiatan pengupasan yang seharusnya selesai dalam 10 hari, tapi ini terus berjalan hingga 10 bulan. Sehingga yang saya sesalkan adalah tidak ada pengawasan dari DLH ataupun kecamatan, termasuk juga kelurahan,” ujarnya.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *