background img

DEWAN MULAI BAHAS PERDA COVID-19

12 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mulai melakukan kajian pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Percepatan Penanganan Covid-19, pada pekan ini.

Dengan adanya Perda itu Pemerintah Kota Balikpapan akan memiliki wewenang menjatuhkan sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan protokol kesehatan terkait upaya penanganan Covid-19.

“Jadi kita akan membuat Perda seperti DKI Jakarta yang sudah membuat rencana kajian perda Covid-19.

Terkait di sana ada tentang karantina, PSBB diatur di situ. Kemudian bagaimana treatment-nya, anggarannya, monitoringnya dan lain sebagainya,” kata Ketua Pansus Covid-19 DPRD Balikpapan Syukri Wahid saat diwawancarai wartawan di kantornya Senin (19/10).

Ia mengatakan, DPRD bersama Pemkot Balikpapan siap menunjukkan komitmen yang sama soal perlunya kekuatan hukum yang lebih mengikat untuk menegakkan protokol kesehatan.

Mengingat selama ini payung hukum yang digunakan saat penindakan terhadap pelanggaran protokol Covid-19 baru sebatas Peraturan Walikota (Perwali) dan surat edaran.

“Dengan hadirnya Perda nanti diharapkan lebih menyeluruh.

Khususnya tentang penegakan protokol kesehatan di masyarakat. Jadi kita bisa menaungi berbagai kebijakan yang kita ambil, termasuk masalah sanksi. Karena Perwali berbeda dengan Perda yang bisa mengatur sanksi pidana,” terang politisi asal Partai Keadilan Sejahtera ini.

Menurut Syukri, dasar sanksi melalui Perda Percepatan Penanganan Covid-19 jelas lebih mengikat terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa semua daerah mesti memiliki satu Peraturan Daerah dalam mengatur berbagai hal terkait upaya percepatan pengendalian Covid-19. Bahkan melalui Perda ini dimungkinkan adanya pengaturan sanksi pidana.

“Kan Satpol PP pada razia masker nih. Ada denda Rp100 ribu bisa diganti masker. Nah itu dasarnya apa, kan Perwali. Itu yang mau kita bawa ke Perda. Jadi nanti masuk di pelanggaran Perda. Jadi ada orang tidak pakai masker maka dia dianggap melanggar Perda,” terangnya.

Syukri memastikan bahwa pihaknya setuju upaya menekan laju rasio pasien terkonfirmasi positif Covid-19 melalui penegakan protokol kesehatan.

Namun diperlukan payung hukum yang lebih kuat dibanding peraturan walikota sehingga penyusunan perda Covid-19 ini menjadi prioritas sampai akhir tahun ini.

“Kalau Perwali belum kuat. Tapi kalau Perda itu wakil rakyat sudah setuju. Ini butuh waktu dua bulan untuk realisasi Perda Covid-19. Kita sedang mulai kajiannya semoga cepat terwujud,” tambahnya.

(MAULANA/KPFM

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *