background img

DEWAN MINTA PEMERINTAH SIKAPI KENAIKAN ELPIJI

3 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta agar pemerintah mengambil sikap dalam menghadapi masalah kenaikan harga elpiji non subsidi.
PT Pertamina (Persero) secara resmi memberlakukan kenaikan harga gas elpiji non subsidi mulai 27 Februari 2022.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, harga gas elpiji non subsidi yang berlaku saat ini sekitar Rp 15.500 per kilogram.

Hal ini menyebabkan harga jual gas elpiji di tingkat pengecer khususnya untuk ukuran 12 kilogram hingga Rp 200 ribu per buah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan Hj. Kasmah mengatakan bahwa kebijakan kenaikan harga elpiji ini sangat memberatkan masyarakat.
Terlebih masyarakat saat ini masih dalam kesulitan, karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.

“Bagi saya secara pribadi pastinya kenaikan ini memberatkan. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini, pasti masyarakat dalam keadaan sulit,” kata Kasmah kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Balikpapan, Rabu (2/3).

Ia berharap agar pemerintah dapat mengambil sikap dan memperhatikan atas hal itu, agar harga elpiji tidak naik terus sehingga menambah beban bagi masyarakat.

“Mudahan-mudahan pemerintah melihat permasalahan ini. Sehingga ada perhatian dari pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya juga berencana akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk menyikapi persoalan ini.

“Karena masyarakat ini memang harus dibela,” pungkasnya.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published.