background img

DEWAN BAHAS REVISI PERDA IMTN

1 month ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengagendakan akan membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 01 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN).

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, pihaknya memasukan pembahasan revisi Perda IMTN dalam agenda pembahasan yang ada di DPRD Kota Balikpapan pada tahun 2021 ini.
“Memang salah satu agenda dalam pembahasan di DPRD Balikpapan pada tahun 2021 ini adalah terkait revisi Perda IMTN,” kata Sabaruddin kepada wartawan, Kamis (21/1).
Menurut Sabaruddin, rencana pembahasan revisi Perda IMTN ini dilatarbelakangi oleh sejumlah laporan dan keluhan yang masuk ke DPRD Kota Balikpapan terkait proses penerbitan IMTN.
Laporan ini tidak hanya masuk dari kalangan masyarakat, tapi juga disampaikan oleh beberapa investor yang akan berinvestasi di Kota Balikpapan, namun terkendala dalam proses penerbitan IMTN.
Dari sejumlah laporan yang masuk tersebut, lanjut Sabaruddin, DPRD Kota Balikpapan kemudian berinisiatif untuk memasukan agenda pembahasan terkait rencana revisi Perda IMTN sebagai salah satu agenda pembahasan di DPRD Kota Balikpapan.
Menurut Sabaruddin, revisi ini akan meliputi sejumlah pembahasan pasal yang ada di Perda IMTN, yang dinilai menyulitkan masyarakat termasuk investor dalam berinvestasi di Kota Balikpapan. Sehingga dapat mendorong kembali target investasi yang masuk ke Kota Balikpapan, dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
Ia menambahkan, rencana untuk membahas revisi Perda IMTN ini merupakan agenda yang telah lama diagendakan oleh DPRD Kota Balikpapan, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah mengesahkan Undang Undang Omnibus Law dalam memberikan kemudahan investasi di daerah.
“Usulan untuk merevisi Perda ini merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh DPRD Kota Balikpapan untuk menindaklanjuti keluhan dari sejumlah masyarakat dan para investor, sebenarnya sudah lama direncanakan sehingga tidak ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat yang baru saja mengesahkan Undang-undang Omnibus law,” jelasnya.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *