KPFM BALIKPAPAN – Mendekati kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 mendatang, sejumlah figur Calon Legislatif (Caleg) bermunculan.
Sejumlah figur baik dari kalangan tokoh masyarakat, pengusaha dan pemuda siap menyatakan bertarung dalam memperebutkan kursi legislatif DPRD.
Salah satu figur Caleg milenial dari partai PDIP Dapil Balikpapan Tengah, Cindy Claudia Permatasari, memastikan siap bersaing dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang dalam rangka memperjuangkan nasib para pelaku UMKM.
Belajar dari kasus Covid -19 yang terjadi dua tahun lalu banyak bantuan bagi pelaku UMKM, akan tetapi faktanya bantuan yang diberikan dianggap tidak merata dan salah sasaran.
” Saya juga sebagai salah satu pelaku UMKM juga merasakan imbasnya saat pandemi Covid-19. Waktu itu memang saya pernah mendengar di DPRD bahwa ada anggaran untuk bantuan bagi pelaku UMKM.
Akan tetapi faktanya saya malah gak dapat bantuan itu. Beranjak dari hal itulah yang mendorong saya bagaimana menyuarakan dan memperjuangkan hak para pelaku UMKM ini,” ujarnya kepada awak media usai diskusi politik bersama pemuda Balikpapan di Cafe Mantan Rabu (9/8/2023) malam.
Disamping itu, ia terangkan, jika dirinya terpilih sebagai DPRD Balikpapan untuk masalah pertama yang akan diupayakan datasi adalah persoalan gas LPG 3 Kg yang ada di Balikpapan yang terbilang masih terjadi kelangkaan.
” Padahal Balikpapan ini terkenal dengan kota Minyak. Aku harus tekan Pertamina, karena gak semua bisa menggunakan tabung LPG Ping. Alasannya, pertama karena mahal, kemudian tabungnya juga mahal. Mungkin ini harus dicarikan solusinya bagaimana, dan saya juga mendukung adanya program gas tanam,” bebernya.
Hal senada juga disampaikan caleg muda dari partai Demokrat Dapil Balikpapan Selatan, Adelina.
Bahwa yang mendorong dirinya maju sebagai caleg yakni keinginan bagaimana memajukan pelaku ekonomi kreatif yang ada di Balikpapan.
Karena memang ia melihat selama ini khususnya para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Balikpapan ini dianggap belum mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah.
Contohnya seperti, musisi, desain grafis, pemain teater cenderung harga yang diberikan untuk mereka harganya stagnan. Padahal di daerah lain ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur harga standarnya.
Seperti reguler musik, minimal 1 Cafe 250 ribu perhari dan dibawa itu gak boleh. Artinya dalam hal ini selain pemerintah ada perhatiannya, tinggal dari legeslatif bagaimana mendorong memperjuangkan agar meningkatkan kualitas mereka sehingga menaikan harga dari pelaku ekonomi kreatif tersebut.
“Kondisi yang terjadi di Balikpapan ini harga penyanyi ini hanya berkisar Rp 150 ribu bahkan ada yang Rp 100 ribu. Kemudian seperti desain grafis itu harganya Rp 50 ribu dikatakan mahal padahal itu susah. Hal ini yang mendorong saya maju ke DPRD agar memperjuangkan para pelaku ekonomi kreatif ini,” pungkasnya.
(MAULANA/KPFM)
