background img

BAWASLU BENTUK POKJA COVID-19

1 year ago written by

 

KPFM BALIKPAPAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pengawasan protokol pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19). Pokja tersebut dibentuk untuk mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Balikpapan yang rentan menjadi klaster baru.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan Ahmadi Azis mengatakan, pembentukan pokja ini untuk penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, yang dapat berpotensi menimbulkan ancaman penyebaran virus Corona.

“Pokja penanganan pelanggaran Covid-19 pada Pilkada 2020 itu terdiri dari Bawaslu, KPU, TNI, Polri, Kejaksaan dan termasuk dari Gugus Tugas itu sendiri

jadi total anggota itu sekitar 50 orang. Ketuanya dari Bawaslu sendiri dan sekretarisnya adalah Gugus Tugas,” katanya ketika diwawancarai wartawan, baru-baru ini.

Pembentukan pokja ini untuk mempertegas penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-19.

Pasangan calon yang sudah ditetapkan juga telah menandatangani pakta integritas yang berisi tentang komitmen untuk menjaga kondusivitas serta mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Ia menerangkan, dalam setiap kegiatan kampanye yang dilakukan, pasangan calon wajib melaporkan telah dahulu rencana kegiatan kampanyenya dengan dilengkapi data jumlah peserta dan daftar undangan yang hadir.

“Dalam setiap pelaksanaan kampanye itu wajib ada rekomendasi minimal pemberitahuan kepada petugas. Yang jelas mereka harus menyerahkan daftarnya berapa jumlah orang yang hadir dan siapa saja yang hadir wajib diserahkan kepada Bawaslu,” urainya.

Ia menjelaskan, laporan tersebut wajib diserahkan kepada pihak kepolisian sebelum diterbitkan rekomendasi izin pelaksanaan kampanye.

“Kita sudah menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian termasuk pasangan calon apabila melakukan kegiatan kampanye, jangan baru membuat pemberitahuan di hari H, kalau bisa 3 hari sebelumnya,” terangnya.

Menurutnya, sesuai Undang-undang 10 tahun 2016 tentang pelaksanaan kampanye, setiap pasangan calon akan dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan kampanye di luar jadwal.

Selain itu, pihaknya juga akan membubarkan kegiatan kampanye yang ditemukan melanggar protokol kesehatan diantaranya menyangkut batasan jumlah orang.

“Untuk melakukan pembubaran nanti memang Bawaslu tapi juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian termasuk satpol PP,” pungkasnya.(MAULANA/ KFPM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *