background img

BANSOS HARUS TEPAT SASARAN

2 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta agar pengawasan penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak PPKM diperketat.

Hal ini agar bantuan sosial yang telah dialokasikan bagi terdampak PPKM dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 benar-benar tepat sasaran.

Pada tahun ini, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 15 miliar bagi 50 ribu kepala keluarga terdampak Covid-19, dengan besaran masing-masing Rp 300 ribu.

“Kami minta ya kepada dinas-dinas yang ada berhubungan dengan proses pendataan terkait bantuan sosial ini agar lebih selektif dalam menentukan daftar penerima bantuan sosial,” kata Ardiansyah, Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan kepada wartawan, Senin (2/8).

Menurut Ardiansyah, masing-masing dinas terkait agar melakukan pendataan secara selektif dalam menyusun daftar penerima bantuan sosial. Dengan melibatkan sejumlah unsur terkait di antaranya kelurahan dan RT. Sehingga warga yang dimasukkan dalam daftar penerima benar-benar layak menerima bantuan sosial.

“Dinas terkait harus betul-betul berkoordinasi dengan kelurahan termasuk melibatkan RT setempat dalam mendata daftar penerima bantuan sosial.

Hal ini dilakukan untuk menentukan kelayakan yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar penerima bantuan bagi warga terdampak Covid 19,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta agar masyarakat yang sebenarnya masih terkategori mampu tidak ikut mendaftar, untuk memberikan bagi warga yang benar-benar terdampak lainnya.

“Kami berharap kepada masyarakat kalau memang masih mampu tidak usah mengajukan diri untuk menjadi penerima bantuan sosial. Memang semua masyarakat yang ada ini merupakan juga masyarakat yang terdampak, tapi kan masih ada yang lebih terdampak daripada kita,” tuturnya.

Sehingga bantuan yang sudah dialokasikan, lanjut Ardiansyah, dapat benar-benar tepat sasaran, jangan sampai seperti warga yang tidak mampu malah tidak dapat apa-apa. Tapi warga yang kelihatannya mampu malah dapat, hal ini tentunya akan menimbulkan kesenjangan di masyarakat.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *