background img

BALIKPAPAN PUNYA MALL PELAYANAN PUBLIK

3 weeks ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Kabar gembira bagi masyarakat Kota Balikpapan. Ya, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Balikpapan secara resmi membuka layanan publik dalam satu atap. Namanya Mall Pelayanan Publik (MPP).
Dengan hadirnya layanan tersebut, publik Kota Minyak -sebutan Balikpapan- kini tak perlu bingung atau pusing lagi bila harus mengurus beberapa jenis dokumen sekaligus dalam sekali waktu.
Sebab, tempat ini mengintegrasikan sejumlah instansi pemerintah dan swasta untuk melayani keperluan administrasi masyarakat.

Soft launching layanan baru tersebut digelar di lantai tiga Kantor DPMPT Kota Balikpapan di Jalan Ruhui Rahayu, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan (Balsel), Senin (8/2) siang.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi bersama sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hari di acara peresmian yang dimulai sekira pukul 12.00 Wita tersebut.
Ditandai dengan penekanan pada monitor layar sentuh oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Balikpapan Elvin Junaidi.
“Selamat terhadap DPMPT. Hadirnya MPP ini saya kira sangat bagus. Pelayanan jadi lebih cepat, lebih murah dan terintegrasi,” kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam sambutannya.

Mudah-mudahan dengan adanya Mall Pelayanan Publik ini, pelayanan terhadap masyarakat di Kota Balikpapan lebih maksimal lagi. Terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang ini.
“Satu kunci penting dalam hal pelayanan, sehebat-hebat lembaganya, teknologinya dan lainnya, semua itu pada akhirnya tergantung dari manusianya. Untuk itu saya mohon agar manusianya benar berubah dan beradaptasi dengan kebiasaan baru,” ujar Rizal.

Kepala DPMPT Balikapapn Elvin Junaidi menjelaskan, Mall Pelayanan Publik ini adalah tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan publik yang bisa dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, bahkan pihak swasta.
“Layanan ini memang kita rencanakan dibentuk dari awal tahun 2020 lalu. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan soft launching. Tujuan pembentukan MPP ini, untuk menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menerima pelayanan publik,” ungkap Elvin.
Untuk tahap awal, MPP Kota Balikpapan menggandeng sejumlah instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Balikpapan. Seperti Dinas Ketenagakerjaan, Disdukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Loka POM, Pos Indonesia dan lainnya.
“Ada sekitar 13 dinas dan instansi terkait yang tergabung dalam soft launching ini. Kita uji coba dulu, apa kelemahan dan kelebihannya. Sehingga pada grand launching kita bisa melakukan perbaikan,” tuturnya.
Elvin menambahkan, DPMPT saat ini telah menerima pelimpahan wewenang dari Pemkot Balikpapan sebanyak 209 perizinan dan non perizinan melalui Perwali nomor 23 tahun 2018.

Dengan dibentuknya MPP ini diharapkan nantinya dapat memberikan kurang lebih 300-350 pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan dalam MPP.
“Pada saat soft launching ini, dari 13 Dinas, Instansi, BUMN dan BUMD melayani kurang lebih 230 perizinan dan non perizinan. Ini akan bertambah, karena pada grand launching nanti kita targetkan ada 25 Dinas, Instansi, BUMN, BUMD atau swasta yang bergabung di MPP,” sebutnya.
Elvin juga berharap pada saat grand launching yang diperkirakan berlangsung pada triwulan ke lV tahun 2021 ini, DPMPTSP Provinsi Kaltim dapat bergabung memberikan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi di MPP Balikpapan ini.
“Terutama pelayanan di sektor perikanan yang selalu dikeluhkan oleh para nelayan, karena jarak yang cukup jauh untuk pengurusan perizinannya,” harap Elvin.

MPP Balikpapan, lanjut Elvin, juga dilengkapi dengan ruang untuk produk-produk UMKM yang ada di Kota Balikpapan binaan Dinas Perindustrian.
Serta dilengkapi juga dengan ruang pernikahan sebagai upaya mengurangi kerumunan pada acara pernikahan yang digelar di tengah situasi pandemi Covid-19 ini.
“Ruang pernikahan hanya diizinan atau kapasitasnya untuk 10 orang sesuai dengan standar protokol kesehatan. Jadi, kalau orang ingin nikah kemudian tidak boleh dilakukan ramai-ramai bisa gunakan tempat ini. Semua gratis,” ucapnya.

Fredy Janu/Kpfm

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *