background img

ATURAN IMTN DISEDERHANAKAN

2 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan berencana menyederhanakan aturan pengurusan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) sebagai dasar legalitas kepemilikan tanah.

Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan Tatang Sudirdja mengatakan, pihaknya telah membuat pengajuan ke DPRD Kota Balikpapan terkait perubahan atau revisi Peraturan Daerah Perda IMTN.

Menurut Tatang, pihaknya mengajukan konsep agar aturan pengurusan IMTN dapat lebih disederhanakan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam proses pengurusannya.
Karena untuk saat ini, proses aturan pengurusan IMTN yang diberlakukan dinilai terlalu rumit dan panjang, sehingga banyak dikeluhkan masyarakat.

Sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan secara efektif Perda nomor 1 tahun 2014 tentang izin membuka tanah negara (IMTN). Dengan diterbitkannya aturan ini maka surat segel atau alas hak yang belum didaftarkan permohonan haknya ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan harus dimohonkan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN).

Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah tumpang tindih lahan akibat kepemilikan segel menjadi hal yang sering terjadi. IMTN menjadi salah satu syarat untuk meningkatkan status kepemilikan tanahnya menjadi sertifikat hak milik.

Namun dalam perjalanannya, penerapan IMTN di Kota Balikpapan tidak berjalan mulus. Karena masih banyaknya laporan dari masyarakat yang disampaikan terkait masalah pengurusan IMTN.

“Kita sudah mengajukan revisi terhadap Perda IMTN, kita sudah mengonsep agar IMTN tersebut lebih sederhana. Sehingga masyarakat tidak terlalu sulit untuk mengurusnya,” kata Tatang kepada wartawan, Kamis (29/7).

Menurutnya, pihaknya mengajukan agar dilakukan perubahan secara menyeluruh terhadap aturan pengurusan IMTN yang selama ini diterapkan. Karena dinilai terlalu kaku dan panjang dalam proses pengurusannya.

“Nanti kita akan melakukan revisi secara total terhadap aturan tersebut, karena dalam Perda yang ada saat ini terlalu kaku dan terlalu panjang dalam pelaksanaannya,” terangnya.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *