background img

APBD 2022 DIPROYEKSI DEFISIT 412 MILIAR

2 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Situasi pandemi Covid-19 yang masih berlanjut akan berdampak pada kondisi keuangan pada APBD Tahun 2022 mendatang.

Berdasarkan pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan, APBD Kota Balikpapan Tahun 2022 mendatang akan mengalami defisit sebesar Rp 412 miliar.

Hal itu berdasarkan perhitungan pemasukan pemerintah dari pendapatan daerah, bagi hasil pusat dan bantuan pemerintah provinsi yang tidak sebanding dengan proyeksi belanja. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian penyusunan anggaran untuk tahun 2022, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Dari uang yang diperkirakan ada masuk itu sebesar Rp 2 triliun. Tapi pengeluaran tahun depan untuk belanja langsung dan tidak langsung mencapai Rp 2,4 triliun. Jadi kita pelajari ada defisit Rp 412 triliun,” ujar Anggota badan anggaran dari fraksi PDI Perjuangan Kota Balikpapan Haris usai rapat Badan Anggaran DPRD Balikpapan di Gedung Parkir Klandasan, Selasa (3/8).

Menurut Haris, besaran defisit yang akan terjadi pada APBD 2022 diperkirakan mencapai 20 persen dari total anggaran yang tersedia. Sementara sesuai peraturan daerah, defisit anggaran hanya diperbolehkan 3 hingga 6 persen.
Untuk itu, dirinya meminta agar pemerintah kota membuat daftar prioritas penggunaan anggaran yang akan dimasukan dalam pembahasan APBD 2022.

“Uangnya Rp 2 triliun tapi kami bikin belanja Rp 2,4 triliun. Berdasarkan perda defisit itu paling besar 3 sampai kalau tidak salah 6 persen saja. Kenapa kok sudah merencanakan Rp 2,4 triliun. Saya paham saja ada program visi misi walikota baru. Tapi kita ingat juga ada yang namanya prioritas anggaran,” tuturnya lagi.

Menurut Haris, dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas di masa pandemi Covid-19 ini tentu harus ada prioritas penggunaan anggaran. Ia mencontohkan untuk penanganan banjir dan pendidikan. Sehingga proyeksi belanja pemerintah yang dianggarkan bisa menyesuaikan dengan pendapatan yang masuk ke kas daerah.

“Kita tidak punya duit kalau kita buat defisit itu Rp 412 triliun. Coba ditetapkan saja dulu skema anggarannya. Defisit sebesar itu sah-sah saja kalau ada duit. Kalau tidak ada duit lebih baik yang mana dulu yang prioritas,” jelasnya.

Untuk itu, Haris berharap Wali Kota yang baru dapat menyusun daftar pemotongan anggaran yang tidak prioritas di tiap satuan kerja. Karena DPRD tidak mengetahui prioritas anggaran di masing-masing perangkat daerah tersebut.

“OPD mana dulu yang dipotong anggarannya yang tidak prioritas. Itu dulu yang ditetapkan. Maka lebih baik berkas kembali ke pemerintah kota. Pemkot sendiri yang potong OPD bukan DPRD. Selesaikan dulu seharusnya berkas anggaran itu oleh Sekda atau Wali Kota,” tambahnya.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *