KPFM BALIKPAPAN – Jumlah warga yang menuntut ganti rugi lahan yang dipergunakan untuk pembangunan SMPN 25 di Kecamatan Balikpapan Barat bertambah.
Dari data awal hanya 22 warga, bertambah sebanyak 11 warga. Namun ketika dilakukan pemeriksaan hanya 6 merupakan data yang baru.
“Di luar 22 orang tersebut sebetulnya ada data tambahan yang belum terakomodir. Itu ada sekitar 11 orang. Namun ketika kami cek ternyata yang 5 itu sudah termasuk dalam 22 tersebut, dan yang 6 itu tidak termasuk,” kata Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pujiono usai rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kota Balikpapan, Selasa (13/9).
Ia menerangkan bahwa pihaknya telah menerima data dari hasil rapat di Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat.
“Data tersebut saat ini sudah dilaporkan dan sementara diduga memiliki segel di kawasan pembangunan SMPN 25.Tapi kami akan melakukan pemeriksaan di lapangan. Apakah itu segelnya tersebut berada di kawasan pembangunan SMP 25,” ucapnya.
Pada intinya, pihaknya akan tetap menanggapi laporan masyarakat tersebut, tapi secara kronologis pembangunan SMP 25 tersebut, sudah dilakukan pemeriksaan tapi dalam prosesnya pembangunan tersebut ternyata ada warga yang keberatan merasa memiliki legalitas yang menggugat itu. “Nanti kita akan clearkan, tapi tidak harus menyetop pembangunan yang sudah ada,” pungkasnya.
(MAULANA/KPFM)
Article Categories:
News
