background img

5 PERSEN BANTUAN PRA KERJA MINTA DIKEMBALIKAN

1 year ago written by

 

KPFM BALIKPAPAN – Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Arbain Side menyebutkan sekitar 5 persen data penerima Kartu Pra Kerja di Kota Balikpapan yang tidak memenuhi ketentuan, namun telah menerima bantuan biaya pelatihan atau intensif, wajib mengembalikan kepada Negara.

“Setelah kita mengecek, terdapat sekitar 5 persen dari daftar penerima bantuan Pra Kerja itu yang tidak terdaftar di Kantor Catatan Sipil,” katanya ketika diwawancarai wartawan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Balikpapan, Rabu (15/7).

Menurutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Balikpapan untuk memeriksa kembali daftar penerima kartu pra kerja yang sudah ada, ditemukan ada sekitar 5 persen daftar penerima kartu pra kerja yang identitasnya tidak ditemukan.
“Kita hanya memeriksa datanya saja. Untuk pengembaliannya urusannya pusat,” jelasnya.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 yang telah ditandatangani pada 7 Juli 2020 lalu, pasal 31C ayat (1) Perpres No. 76/2020 menyebutkan, penerima Kartu Pra Kerja yang tidak memenuhi ketentuan namun telah menerima bantuan biaya pelatihan dan/atau insentif wajib mengembalikan bantuan itu kepada negara.

Jika penerima Kartu Pra Kerja tidak mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan/atau insentif sebagaimana dalam jangka waktu paling lama 60 hari, manajemen pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima.
Berdasarkan data yang diterima oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Dari Kementerian Perekonomian, jumlah pekerja di Kota Balikpapan yang sudah melakukan pendaftaran secara online untuk program pra kerja hingga gelombang ketiga, pada 30 April 2020 lalu tercatat mencapai 3.709 orang.

Jumlah tersebut mencakup sekitar 70 persen dari data pekerja di Kota Balikpapan yang terpaksa harus dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 di mana tercatat 6.421 orang. Terdiri dari 5.324 orang dirumahkan dan 987 orang terkena PHK.

Ia menambahkan, untuk saat ini pihaknya masih fokus melakukan pembahasan untuk menyusun sejumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 mendatang.
Ia menjelaskan, di tahun 2021 mendatang pihaknya akan lebih fokus pada sejumlah kegiatan berupa pelatihan untuk membantu pekerja yang telah dirumahkan atau PHK dalam masa pandemi Covid-19.

“Pada tahun 2021 kita akan melanjutkan sejumlah program pelatihan, hal itu bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak penyebaran Covid-19 seperti yang sudah dirumahkan atau terkena PHK. Kita juga akan bekerjasama dengan sejumlah perusahaan termasuk BLK untuk melakukan pelatihan pelatihan tenaga kerja,” tambahnya.(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *