background img

PEMKOT TERBITKAN EDARAN LARANGAN ALAT BERAT

11 months ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan surat edaran larangan melintas bagi angkutan berat di siang hari.
Kebijakan ini diterbitkan untuk menindaklanjuti kejadian kecelakaan lalu lintas di kawasan Muara Rapak yang melibatkan kendaraan bertonase besar, Jumat pagi.

Dengan korban jiwa dalam kejadian tersebut tercatat mencapai 4 orang, bahkan sejumlah kendaraan baik motor dan rusak berat.

“Untuk ini, kami sudah mengeluarkan surat edaran yang melarang truk 10 roda ke atas mulai jam 5 pagi hingga jam 10 malam tidak ada lagi memasuki jalan-jalan kota,” kata Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud kepada wartawan dalam pers rilisnya di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan, Jumat (21/1).

Surat edaran ini, lanjut Rahmad, merupakan keputusan dari hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota yang melibatkan sejumlah instansi terkait.

Dengan adanya surat edaran ini, truk dengan ukuran 10 roda ke atas hanya diperbolehkan melintas mulai pukul 22.00 Wita sampai pukul 05.00 Wita, untuk masuk ke dalam kota.

Untuk itu, mendukung surat edaran itu, pihaknya sudah menyediakan sejumlah fasilitas diantaranya fasilitas tol sebagai sarana bagi angkutan besar tersebut melintas di siang hari.

Langkah ini merupakan tindakan yang diambil untuk melindungi warga kota Balikpapan agar kejadian yang terjadi pada hari ini, tidak terulang kembali.

“Saya akui memang berat ya ada sisi tidak baiknya, karena memang pergerakan pada email kita ini sudah tentu digerakkan dengan menggunakan kendaraan-kendaraan berat di antaranya seperti kontainer, tapi untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang bisa membahayakan warga kita terpaksa kami mengambil langkah-langkah demikian,” ungkapnya.

Bagi para pengusaha mungkin kebijakan ini sedikit tidak mengenakkan, karena para pengusaha tentunya akan mengeluarkan cost lebih sedikit dan mengurangi jam kerja dari unit mereka. Tapi kebijakan ini, menurut Rahmad, dilakukan semata-mata adalah untuk kebaikan warga kota.

Untuk pengawasannya, Rahmad menambahkan pihaknya akan memanfaatkan pos Dishub yang sudah ada, di antaranya pos di kawasan Rapak, Km 3,5, kemudian Km 13, dan beberapa posko yang akan didirikan oleh Dinas Perhubungan.

Selain itu, dirinya juga akan berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Kaltim untuk penerapan aturan ini. Karena kebijakan ini diterapkan untuk memberikan jaminan kelancaran kepada pengguna jalan yang ada di Kota Balikpapan.

“Edaran ini akan berlaku terus, sedangkan Perwali kami akan kaji lagi,” tuturnya.

Sementara itu, terkait sanksi, Rahmad menerangkan tentunya akan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan, di antaranya dengan mencabut izin hingga penahanan kepada pelaku.

(MAULANA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published.