Balikpapan – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan target kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mempercepat proses sertifikasi lahan masyarakat. Diyakini dengan sertifikasi ini akan berdampak positif bagi usaha ekonomi masyarakat secara nasional.
Jokowi mematok angka minimal 5 juta sertifikat kepada Kementerian Agraria pada tahun 2017, lalu sebanyak 7 juta (2018) dan 9 juta harus selesai di tahun 2019. Jadi ada 21 juta sertifikat dalam tiga tahun. “Dari 120 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang harus disertifikat, baru 46 juta yang diselesaikan, dan itu sudah saya perintahkan BPN untuk dituntaskan,” kata Jokowi saat sambutan penyerahan sertifikat kepada 1.200 orang se-Kaltim dan Kaltara di BSCC Dome Balikpapan, Senin (5/12).
Instruksi itu bukan tanpa memberikan solusi, kepada Kementerian Agraria Jokowi juga memberikan kesempatan untuk merekrut juru ukur melalui uji kompetensi, tanpa harus melalui rekruitmen PNS. “Kalau dari PNS itu memakan waktu lama. Nggak usah PNS lagi, sekarang pakai uji kompetensi langsung jadi juru ukur. Cepat-cepatan. Kalau tidak nggak akan selesai,” tandasnya. Dia optimistis dengan keberadaan juru ukur akan mempercepat proses sertifikasi lahan.
Jokowi juga menyerahkan secara simbolis kepada 11 orang perwakilan masyarakat di kabupaten kota. Pada sambutan itu secara spontan Jokowi meminta penerima sertifikat berdiri untuk memastikan 1.200 orang benar-benar telah menerima. “Tadi saya suruh angkat sertifikat, jangan-jangan tidak 1.200. Kalau sudah semua kelihatan, oh ya benar. Karena yang dulu-dulukan hanya simbolis. Suruh maju kedepan enam orang, yang lain nggak bawa. Benar dapat atau nggak, nggak ngerti kita. Nah sekarang benar, saya ingin cek langsung. Kontrol langsung. Kalau benar 1.200 ya yang pegang 1.200,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengakui, salah satu kendala proses sertifikasi lahan selama ini adalah kurangnya juru ukur. “Sekarang ini juru ukur kita pakai swasta, tidak harus PNS. Nanti ada kantor juru ukur swasta seperti notaris. Jadi Anda yang ingin membuat sertifikat, datangi juru ukur dan tinggal diukur. Pekerjaan paling lama itu mengukur. Kalau sudah diukur tentu lebih cepat proses sertifikasinya,” ujarnya.
Menurut Sofyan, target ke depan merupakan target agresif. Karena tahun 2016 ini tidak sampai 1 juta sertifikat, dan tahun 2017 ditargetkan 5 juta sertifikat. “Tahun depan kita angkat juru ukur independen antara 2.500 sampai 3 ribu orang,” terangnya. (FREDY/KPFM)
