background img

TNI HARUS NETRAL DI PILKADA

7 days ago written by

KPFM BALIKPAPAN - Panglima Komando Militer VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Subiyanto menegaskan prajurit TNI harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Penegasan itu disampaikan Subiyanto usai memimpin upacara pembukaan Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer tahun 2020 di Makodam VI/Mulawarman, Jumat (14/2).
Subiyanto menegaskan, jaminan netralitas TNI dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak di wilayahnya merupakan hal yang harus diterapkan, meskipun ada salah calon yang maju dengan latar belakang mantan anggota TNI.
“Meskipun nanti, yang mencalonkan diri dari lingkungan TNI harus tetap netral, itu perintah dari saya,” tegas Subiyanto.
Berdasarkan bursa pencalonan untuk Pilkada Kota Balikpapan, dua bakal calon independen yakni Agus Laksiko yang berpasangan Inspektur Polisi Satu (Iptu) Suharto dan Letkol Caj Solehuddin Siregar yang berpasangan dengan Muhammad telah mengirimkan tim IT untuk mendapatkan username dan password dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang disediakan oleh KPU.
Kedua pasangan tersebut akan ditetapkan sebagai calon dari jalur independen ketika jumlah dukungan minimal terpenuhi. KPU Kota Balikpapan menetapkan jumlah dukungan minimal untuk calon independen yakni sebanyak 39.450 orang yang dibuktikan dengan melampirkan fotokopi e KTP dan surat pernyataan dari masing-masing pendukung.
Subiyanto menegaskan, dirinya telah memerintah kepada Polisi Militer untuk mengawasi penerapan jaminan netralitas prajurit TNI dalam pelaksanaan Pilkada serentak.
Ia menegaskan, akan menindak tegas ketika menemukan prajurit TNI yang terbukti terlibat dalam kegiatan politik untuk mendukung salah satu calon dalam pelaksanaan Pilkada serentak.
“Kita harus netral saat Pilkada, itu adalah tugas Polisi Militer (POM) untuk mengawasinya,” tegasnya.
Selain itu, dirinya juga memerintahkan kepada Polisi Militer untuk mengawasi kegiatan prajurit ketika menggunakan media sosial atau medsos sehingga tidak terlibat dalam praktik ujaran kebencian yang dapat menimbulkan provokasi di masyarakat.
“Kita minta agar aktivitas prajurit TNI di medsos juga diawasi, agar tidak terlibat kegiatan yang menyimpang atau yang bersifat provokasi di masyarakat,” pungkasnya.

(Maulana/Kpfm)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *