background img

SEKOLAH TAK WAJIBKAN SERAGAM BARU

3 years ago written by

Balikpapan – Defisit keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan sejak 2016 hingga kini kian terasa dampaknya, termasuk pada sektor pendidikan. Karena hal tersebut, tak ada alokasi anggaran sarana dan prasarana untuk SD dan SMP. Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan Muhaimin.

Dia mengatakan, Pemkot membuat surat edaran yang ditujukan kepada sekolah swasta maupun negeri dalam rangka pengendalian agar tidak terjadi inflasi.

“Regulasi pemerintah berbentuk surat edaran itu untuk mengendalikan supaya sekolah tidak sewenang-wenang dalam menarik uang gedung bagi siswa, dan pembayaran SPP. Intinya bukan melarang tapi agar semua sekolah ikut mengendalikan inflasi daerah,” ujar Muhaimin kepada KPFM, baru-baru ini.

Dijelaskannya, dalam regulasi tersebut seluruh sekolah dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA dihimbau agar tidak mewajibkan anak didiknya memakai seragam baru selama 6 bulan ke depan, agar orang tua tidak terbebani lagi dengan biaya yang harus dikeluarkan.

“Jadi anak SD yang mau ke SMP pakai seragam SD dulu, dan anak SMP yang masuk ke SMA pakai seragam SMP dulu. Itu diperbolehkan selama enam bulan ke depan,” jelasnya.

Muhaimin juga menyampaikan kepada seluruh sekolah negeri melalui koperasi sekolah bahwa siswa hanya boleh membeli peralatan sekolah di koperasi yang ada lambang atau identitas sekolah, seperti topi, dasi, kaos kaki, ikat pinggang, dan seragam olahraga. Di luar itu, diberikan kebebasan kepada orang tua siswa untuk membeli di luar atau memakai seragam dari saudaranya.

“Surat edarannya sudah keluar dan berlaku untuk SD dan SMP. Kalau memang mau beli di koperasi ya boleh, kan tidak diwajibkan. Sehingga kontribusi yang dibayar itu menjadi lebih kecil. Tahun kemarin, biaya masuk SD sekitar Rp1,2 juta. Setelah kami validasi sebenarnya hanya sekitar Rp300 ribu,” paparnya.

Selain itu, terkait pengenaan kontribusi uang gedung dan SPP per bulan di sekolah swasta, Muhaimin menegaskan harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pihaknya untuk divalidasi kewajaran nominalnya. Setelah dinyatakan wajar oleh Disdikbud dan kemudian didiskusikan, maka sekolah itu baru boleh melaksanakannya. (RARA/KPFM)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *