background img

SEHARUSNYA JALANI SIDANG DI PAPUA

1 week ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Tujuh Tahanan Politik (Tapol) terdakwa kasus makar di Jayapura usai menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Kota Balikpapan, Selasa (11/2) siang.

Tujuh terdakwa itu bernama Agus Kossay (33), Alexsander Gobai (25), Buctar Tabuni (40), Fery Kombo (25), Hengki Hilapok (23), Irwanus Uropmabin (23) dan Stevanus Itlay (31).

Sidang yang dimulai sejak pukul 11.00 hingga pukul 14.00 Wita itu dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ditemui usai sidang, Ketua Tim Kuasa Hukum tujuh terdakwa, Latifah Anum Siregar menyebut, ada beberapa kejanggalan dalam kasus yang menjerat kliennya.

Salah satunya adalah soal pasal. Kata Latifah, Tim JPU mendakwa semua kliennya menggunakan pasal alternatif. Hal ini membuat Tim Kuasa Hukum menilai bahwa Tim JPU masih ragu-ragu dalam menerapkan pasal kepada para kliennya.

“Kalau kita dengar dakwaannya itu disusun secara alternatif. Nah, kalau surat dakwaan disusun secara alternatif itu artinya jaksa penuntut umum belum yakin pasal mana yamg dikenakan,” kata Latifah.

Selain pasal alternatif, kejanggalan lainnya dalam pasal adalah pasal yang diterapkan. Dijelaskan Latifah, ada empat pasal yang didakwakan Tim JPU kepada kliennya, yakni Pasal 106 tentang makar, Pasal 110 tentang permufakatan jahat, Pasal 55 tetang penyertaan, dan Pasal 160 tentang penghasutan.

“Semua pasal tersebut tidak pantas didakwakan kepada semua terdakwa. Karena kliennya tidak pernah melakukan apa yang telah didakwakan itu. Kami akan membuat argumentasi bahwa jaksa salah menerapkan pasal-pasalnya. Kami berargumentasi dakwaan itu kabur, tidak tepat,” ujarnya.

Kejanggalan lainnya terdapat di kewenangan mengadili. Latifah menyampaikan bahwa semua kliennya tidak pantas diadili di PN Balikpapan. Sebab, dugaan pelanggaran yang dilakukan kliennya terjadi di Jayapura.

Selain itu, alasan lainnya mengenai efisiensi biaya. Berdasarkan peraturan, sebut Latifah, suatu persidangan harus berbiaya murah. Namun jika persidangan dipindahkan ke tempat lain, justru akan memakan lebih banyak biaya.

“Persidangan itukan harus biaya murah, efisien dan semacamnya. Jadi itu kewenangan mengadili. Oleh karena itu, Agus, Alexsander, Buctar, Fery, Hengki, Irwanus dan Stevanus, sudah seharusnya menjalani sidang di Papua,” ucapnya.

Karena merasa ada yang janggal dalam persidangan ini, Latifah menuturkan, pihaknya akan mengajukan eksepsi kepada majelis hakim. Eksepsi ini akan dibacakan saat persidangan kedua pada Kamis (20/2) nanti.

“Kami berharap nanti majelis memberikan putusan sela yang mengabulkan eksepsi kami,” tandasnya. (Fredy Janu/Kpfm)

Article Categories:
News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *