background img

SEGERA SETOR PPH DAN BPHTB

1 year ago written by

KPFM BALIKPAPAN – Proses transaksi jual beli di era digital sekarang ini sangat mudah dilakukan, di mana pun kita berada. Mulai dari promosi hingga terjadinya akad jual beli. Namun kemudahan ini tetap tidak mengabaikan aspek perpajakan. Tak terkecuali program penjualan rumah murah, harus memperhatikan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Hal tersebut dijelaskan pada segmen Bincang Pajak program Karir dan Keluarga (KK) radio KPFM 95.4 Mhz Balikpapan, Rabu (26/6). Hadir sebagai narasumber Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, Warsidi, dan Kepala Seksi serta Pelaksana Bimbingan Pendaftaran Prihananto Sulistyowarno. Lalu Pelaksana Seksi Bimbingan Pendaftaran Widi Lia Niswintari. Perbincangan ini dipandu announcer Elyana Sesil.

“PPh itu adalah pajak penghasilan yang diperoleh oleh penjual. Sedangkan untuk BPHTB adalah pajak yang dibayarkan oleh pembeli atas transaksinya. Itu perbedaan mendasarnya yang wajib dibayarkan oleh pelaku jual beli yang sudah diatur secara umum oleh UU PP No 34 Tahun 2016. Tarifnya turun menjadi 2,5 persen dari tahun sebelumnya. PPh ini dikelola Dirjen Pajak. Sementara BPHTB dikelola Pemda dengan tarif,” ujar Prihananto Sulistyowarno yang akrab disapa Anto.

Dijelaskannya, besarnya pajak adalah berapa persen tarifnya dikalikan nilai bruto. Secara umum tarif PPh adalah 2,5 persen sejak 2016. Namun ada tarif lainnya yang menyesuaikan kategori. Misalnya rumah sederhana, tarifnya 1 persen dengan nilai bangunan Rp 142 juta. Ini sesuai zonasi Kalimantan, untuk rumah type 36 dengan luas tanah 60 meter persegi.

Tarif ini berlaku untuk rumah pertama, jika ini adalah investasi kedua maka tarif tersebut gugur. Selain tarif 1 persen, ada tarif lainnya yaitu 0 persen untuk fasilitas umum yang dikelola pemerintah seperti sekolah atau area hijau.

“Tapi ada pengecualian untuk pengenaan PPh bagi penerima warisan atau hibah, berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, yaitu 54 juta rupiah,’’ tambah Widi.

Di akhir perbincangan ketiga narasumber dari Kanwil DJP Kaltim dan Utara ini mengimbau, agar para konsumen yang sedang proses transaksi jual beli rumah, segera menyetorkan Pph dan BPHTB.

Cara penyetoran pajak ini sama seperti pembayaran pajak pada umumnya. Yang membedakan adalah batas waktu setornya. Di mana untuk PPh Pasal 4 ayat 2 setiap tanggal 15 bulan berjalan.

Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Kring Pajak 1500200 dan mengunjungi laman pajak.go.id atau via sosial media Instagram: @kwldjpkaltimra dan Twitter: @kwldjpkaltimra. (SESIL/KPFM)

Article Categories:
News · Talkshow

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *